Langgam.id — Pemerintah mengungkap masih ada sekitar 10 ribu kasus Tuberkulosis (TBC) di Sumatera Barat yang belum tertangani secara intensif. Kondisi itu menjadi tantangan serius dalam upaya percepatan eliminasi TBC di daerah tersebut.
Data itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Padang, Selasa (12/5/2026).
Benjamin menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu kasus. Namun, hingga kini baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.
“Artinya masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif. Inilah tantangan kita ke depan,” kata Benjamin.
Ia mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap pemberantasan TBC di Indonesia. Menurut dia, penyakit tersebut masih menjadi ancaman besar karena tingginya angka kematian setiap tahun.
“Dalam satu tahun ada 126 ribu orang meninggal karena TBC. Padahal TBC bisa diobati dan tidak harus berujung kematian,” ujarnya.
Benjamin mengatakan pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan TBC, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan dan pelacakan kasus di daerah.
Ia menegaskan penanganan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Keterlibatan lintas sektor hingga tingkat pemerintahan terbawah dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penemuan dan pengobatan pasien.
Pemerintah pusat, lanjut dia, juga tengah menyiapkan program renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC yang membutuhkan hunian layak. Selain itu, Kementerian Kesehatan mengusulkan agar pasien TBC dari keluarga kurang mampu dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung pemenuhan gizi selama pengobatan.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bergerak bersama pemerintah pusat dalam mempercepat eliminasi TBC.
“Kami beserta seluruh jajaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan,” kata Mahyeldi.
Menurut dia, percepatan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga kader kesehatan.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini agar penyakit dapat segera terdeteksi dan diobati.
“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah. Itu yang perlu kita edukasi bersama,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Aklima, menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar pada 2024 mencapai 25.037 kasus. Namun, baru sekitar 62 persen kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.
Menurut dia, optimalisasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dapat membantu mempercepat deteksi kasus TBC di tengah masyarakat.
“Masih banyak kasus yang belum ditemukan. Penguatan implementasi Cek Kesehatan Gratis, kami yakini bisa menjadi solusi,” kata Aklima.
