Langgam.id – Pemerintah Kota Padang baru saja menyelesaikan 100 hari pertama masa kerja Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Dalam upaya menilai capaian awal ini, Bappenda Kota Padang bekerja sama dengan LPPM Universitas Andalas menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang sekaligus menjadi forum evaluasi terbuka terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa lima OPD mencatatkan skor kinerja terendah di antara total 51 OPD di lingkungan Pemko Padang. Di posisi terbawah adalah Dinas Perhubungan dengan skor 64,29, disusul RSUD Rasidin (64,36), Dinas Pertanahan (64,38), Dinas Pertanian (66,36), dan Dinas PUPR (66,58).
Ketua tim peneliti dari LPPM Unand, Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya skor RSUD Rasidin adalah adanya pemberitaan negatif yang sempat viral terkait pelayanan rumah sakit terhadap pasien.
“Rendahnya nilai dari RSUD Rasidin mungkin disebabkan viralnya pemberitaan tentang buruknya pelayanan rumah sakit tersebut,” kata Asrinaldi dalam pemaparan hasil evaluasi, Jumat (20/6/2025).
Sebaliknya, lima OPD dengan kinerja terbaik diisi oleh Dinas Pemadam Kebakaran yang meraih skor tertinggi 80,00. Diikuti oleh BPBD (73,26), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (72,78), Kecamatan Padang Timur (72,50), serta Bagian Tata Pemerintahan Setdako (72,22).
Secara umum, hasil survei terhadap 740 responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebanyak 85,4 persen responden mengungkapkan kepuasan, sementara 11,22 persen menyatakan kinerja kepala daerah belum terlihat, dan 3,38 persen menilai belum ada langkah nyata yang dijalankan.
Namun, Asrinaldi mencatat bahwa salah satu kelemahan utama masih terletak pada komunikasi publik. Menurutnya, banyak OPD belum optimal dalam menyosialisasikan program-program kepala daerah kepada masyarakat.
“Sebagian besar warga Kota Padang mendapatkan informasi mengenai program pemerintah dari media sosial, yakni sebesar 56,8 persen. Sisanya dari warga lain (23,7 persen), radio (11,2 persen), website resmi Pemko Padang (10,4 persen), TV lokal (9,4 persen), OPD terkait (7,8 persen), dan lainnya 1,4 persen,” jelasnya.
Menanggapi hasil evaluasi ini, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa refleksi ini penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan, FGD bukanlah audit atau inspeksi, melainkan refleksi jujur terhadap kinerja yang telah dijalankan.
“Masukan dari semua pihak akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depan,” ujar Fadly.
Ia juga menekankan pentingnya data dan umpan balik masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintahannya, kata Fadly, ingin menghadirkan layanan publik yang berkualitas, pembangunan merata, serta inovasi menuju Padang sebagai kota pintar dan sehat.
“Setiap program unggulan, meskipun masih dalam tahap perencanaan, harus sudah disosialisasikan sejak awal agar masyarakat dapat langsung merasakan manfaat saat program tersebut diluncurkan,” tambahnya.
Pemko Padang menyatakan komitmennya untuk menjadikan hasil FGD sebagai dasar dalam perumusan langkah-langkah strategis ke depan. Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarlembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kemajuan Kota Padang. (*/f)
