Langgam.id – Provinsi Sumatera Barat mencatat deflasi sebesar 1,15 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Januari 2026. Capaian tersebut menjadi deflasi terdalam secara nasional, bahkan lebih dalam dibandingkan sejumlah daerah lain yang juga terdampak bencana, seperti Aceh dan Sumatera Utara.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, mengatakan deflasi yang cukup dalam ini didorong oleh membaiknya ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi barang, seiring dengan percepatan pemulihan pascabencana yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
“Perbaikan sarana transportasi dan distribusi, serta respons aktif pemerintah daerah, sangat berperan dalam mendorong normalisasi pasokan dan menekan harga di tingkat konsumen,” ujar Andy, dalam keterangan resmi, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, dari kelompok pangan bergejolak (volatile foods), deflasi terutama bersumber dari penurunan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan bawang merah. Penurunan harga tersebut terjadi seiring normalisasi pasokan dari sentra produksi lokal, serta masuknya pasokan dari Sumatera Utara dan Jawa.
Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh masih berlanjutnya inflasi pada beberapa komoditas pangan, seperti beras dan tomat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman serta dampak bencana yang masih memengaruhi sebagian lahan pertanian.
Dari kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), kebijakan Pemerintah Kota Padang memberikan diskon 50 persen tarif Perusahaan Air Minum (PAM) turut memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,12 persen. Selain itu, berangsur normalnya lalu lintas dan jalur transportasi juga berdampak pada penurunan tarif angkutan antarkota sebesar 17,22 persen (mtm), dengan andil deflasi sekitar 0,05 persen.
Di sisi lain, tekanan inflasi pada Januari 2026 masih bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang mengikuti tren kenaikan harga emas global di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia. Emas perhiasan tercatat menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan andil 0,13 persen (mtm), diikuti oleh tomat, beras, ikan nila, dan ikan asin teri.
Secara spasial, seluruh kabupaten dan kota IHK di Sumatera Barat pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi terdalam sebesar 1,84 persen (mtm), diikuti Kota Padang sebesar 1,02 persen, Kabupaten Dharmasraya 0,92 persen, dan Kota Bukittingi 0,73 persen. Deflasi yang cukup dalam di Pasaman Barat sejalan dengan membaiknya pasokan komoditas hortikultura.
Meski secara bulanan mengalami deflasi, secara tahunan Sumatera Barat masih mencatat inflasi di atas sasaran nasional. Inflasi tahunan pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,92 persen (year on year/yoy), dipengaruhi oleh efek basis rendah (low-base effect), terutama akibat kebijakan diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025.
Selain itu, inflasi tahunan juga didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan harga mobil sebagai dampak pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras dan cabai rawit masih relatif tinggi meski menunjukkan tren perbaikan dibandingkan akhir 2025.
Untuk menjaga stabilitas harga ke depan, Andy Setyo Biwado menegaskan bahwa Bank Indonesia Sumatera Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi.
“TPID akan terus mendorong penguatan sinergisitas, baik melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antardaerah, maupun komunikasi kebijakan yang efektif agar inflasi Sumatera Barat tetap terkendali,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi pengendalian inflasi akan terus dioptimalkan guna menjaga inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam sasaran nasional 2,5 plus minus 1 persen pada 2026, di tengah berbagai risiko seperti peningkatan permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri serta dinamika harga global.
