Langgam.id — Pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan tersebut difokuskan pada pemulihan sektor ketenagakerjaan dan penguatan ekonomi warga pascabencana yang melanda daerah itu pada November 2025.
Penyerahan bantuan dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026), didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana,” kata Yassierli.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program strategis, antara lain pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik, pelaksanaan 20 paket program Padat Karya, serta program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausahawan.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga menggelar pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan durasi satu hingga tiga minggu. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan keterampilan dan membuka kembali akses masyarakat terhadap peluang kerja.
Tak hanya berbentuk program pemberdayaan, bantuan juga disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Sejumlah peralatan penunjang seperti mesin bor dan mesin air turut diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas.
Yassierli menyebutkan, bantuan ini merupakan tahap kedua dari dukungan Kemnaker untuk Sumbar. Sebelumnya, pada Desember 2025, kementerian telah menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum.
“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” ujarnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, bencana yang terjadi pada November tahun lalu menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap infrastruktur, tetapi juga terhadap sektor ketenagakerjaan dan sumber penghidupan masyarakat.
Menurut Mahyeldi, total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun. Sementara kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar Rp22 triliun.
“Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” kata Mahyeldi.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak, meliputi 313 nagari di 83 kecamatan, dengan lebih dari 72.000 kepala keluarga terdampak. Kondisi tersebut, kata Mahyeldi, membutuhkan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi warga.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” ujarnya.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri relevan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal. Sumbar, kata dia, memiliki lebih dari 700.000 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” kata Mahyeldi.
Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjut dia, berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
