Langgam.id – Aktivitas gempa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, kembali mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Hal ini diungkapkan Kepala Research Center of Disaster Monitoring and Earth Observation (DMEO) sekaligus Guru Besar Bidang Ilmu Fisika Kebencanaan Universitas Negeri Padang, Pakhrur Razi. Ia mengatakan, hingga saat ini waktu, lokasi, dan kekuatan gempa belum dapat diprediksi secara pasti.
Karena itu, kata dia, masyarakat tidak seharusnya hanya berfokus pada pertanyaan kapan gempa besar akan terjadi.
“Pertanyaan yang lebih penting bukanlah kapan gempa besar akan terjadi, melainkan apakah masyarakat dan pemerintah sudah cukup siap ketika gempa tersebut benar-benar terjadi,” katanya kepada Langgam.id, Rabu (19/8/2026).
Menurut Pakhrur, mitigasi bencana harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.
“Dari sisi masyarakat, salah satu hal paling penting adalah memastikan rumah dan bangunan memiliki konstruksi yang aman terhadap gempa. Hal tersebut penting karena banyak korban gempa terjadi akibat bangunan yang runtuh,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Pakhrur, setiap keluarga perlu mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi tempat evakuasi sementara, serta menyiapkan perlengkapan darurat.
“Latihan evakuasi secara berkala juga sangat penting agar masyarakat tidak hanya memahami prosedur secara teori, tetapi mampu bertindak cepat dalam situasi nyata,” jelasnya.
Khusus wilayah pesisir Sumbar, kesiapsiagaan terhadap tsunami juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat harus memahami bahwa gempa kuat dan berlangsung cukup lama dapat menjadi tanda untuk segera melakukan evakuasi mandiri.
“Di sisi pemerintah harus mendorong penguatan sistem mitigasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” tuturnya.
Menurutnya, pengembangan jaringan seismograf, sensor percepatan tanah, GNSS kontinu, serta teknologi satelit seperti Synthetic Aperture Radar (SAR) dan Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) dapat membantu memantau deformasi kerak bumi dan aktivitas tektonik.
Selain itu, pemetaan mikrozonasi juga diperlukan untuk mengetahui wilayah yang berpotensi mengalami amplifikasi guncangan, likuefaksi, longsor akibat gempa, maupun tsunami.
“Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan tata ruang dan pembangunan yang berbasis risiko,” ungkapnya.
Ia menilai teknologi saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan kesiapan masyarakat. Informasi mengenai potensi bahaya harus dapat dipahami dan digunakan masyarakat untuk menentukan tindakan ketika bencana terjadi.
“Sumbar sendiri memiliki tingkat kerentanan yang perlu menjadi perhatian karena berhadapan dengan zona subduksi di lepas pantai Mentawai sekaligus dipengaruhi sistem Sesar Sumatra di daratan,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat mitigasi tidak bisa hanya dilakukan setelah gempa terjadi. Kesiapan bangunan, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, edukasi, serta latihan harus dipersiapkan jauh sebelum bencana.
“Risiko memang tidak dapat dihilangkan, tetapi dampak dan korban dapat dikurangi secara signifikan melalui pendidikan, teknologi, infrastruktur yang aman, sistem peringatan dini, dan kesiapan masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat pada saat terjadi bencana,” ujarnya.
Pakhrur menegaskan masyarakat tetap perlu waspada terhadap aktivitas gempa, tetapi tidak perlu panik atau terjebak pada prediksi bahwa rangkaian gempa yang terjadi dalam beberapa hari merupakan kepastian akan datangnya gempa besar.
“Dengan membangun budaya kesiapsiagaan merupakan langkah yang jauh lebih penting karena gempa tidak dapat diprediksi secara pasti,” katanya. (WAN)
