Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumatera Barat tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menurut dia, penyalahgunaan distribusi BBM juga menjadi salah satu faktor yang memicu kondisi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (4/6/2026).
“Hasil pendalaman yang dilakukan bersama berbagai pihak menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penyebab kelangkaan solar bersubsidi adalah adanya penyalahgunaan distribusi BBM untuk kegiatan tambang ilegal. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata Mahyeldi.
Menurut dia, antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU tidak hanya mengganggu masyarakat pengguna kendaraan, tetapi juga berdampak terhadap distribusi barang, aktivitas ekonomi, dan kelancaran lalu lintas di berbagai daerah.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan pengendalian distribusi BBM subsidi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah provinsi, hingga instansi vertikal terkait.
Untuk memperkuat pengawasan di tingkat daerah, Mahyeldi mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM subsidi. Satgas tersebut diharapkan dapat memantau distribusi BBM secara lebih efektif dan melakukan langkah cepat jika ditemukan indikasi penyalahgunaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Herianto mengungkapkan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang masih ditemukan di lapangan.
Beberapa di antaranya adalah penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas lebih besar, penggunaan barcode yang tidak didukung dokumen kendaraan yang sah, hingga kendaraan tanpa mesin yang ditarik kendaraan lain untuk memperoleh tambahan kuota pembelian BBM subsidi.
Menurut Helmi, praktik-praktik tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak dan menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang di SPBU.
“Pengawasan terus kami lakukan bersama aparat penegak hukum, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat juga menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan distribusi solar dan pertalite subsidi di wilayah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Sumbar berharap langkah tersebut dapat mengurangi antrean kendaraan di SPBU sekaligus memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai peruntukannya. (HER)
