Langgam.id – Di tengah khidmatnya peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui upacara bertajuk Basurah Alam di kawasan Bendungan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (17/8/2026), terselip cerita pelik dari masyarakat yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara.
Sejumlah warga huntara di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, menjadi peserta dalam upacara yang digelar di lokasi terdampak banjir bandang akhir tahun lalu. Bagi mereka, kehadiran dalam upacara bukan sekadar memperingati kemerdekaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang mereka alami selama bertahan di huntara.
Seorang penghuni huntara, Delvi, mengatakan kehidupan bersama keluarganya di huntara saat ini semakin sulit. Berbagai persoalan mulai dirasakan, terutama setelah sejumlah bantuan yang sebelumnya diterima masyarakat tidak lagi diberikan.
Kata Delvi, salah satu persoalan yang masih ditunggu masyarakat adalah pencairan bantuan jaminan hidup (jadup) tahap kedua. Hingga kini, bantuan tersebut belum diterimanya.
“Sekarang kehidupan di huntara semakin susah. Jadup tahap kedua juga belum direalisasikan sampai sekarang, sementara kami juga tidak mendapat kepastian kapan akan dipindahkan ke hunian tetap,” kata Delvi kepada Langgam.id, Senin (17/8/2026).
Ia mengatakan, dirinya masih bertahan di huntara karena rumah yang sebelumnya ditempati mengalami kerusakan berat, dan tidak lagi layak dihuni setelah bencana banjir bandang yang melanda kawasan Batu Busuk akhir tahun lalu.
Persoalan listrik menjadi salah satu beban yang paling dirasakan warga di huntara. Delvi bilang, besarnya daya listrik yang digunakan membuat tagihan bulanan menjadi cukup tinggi.
“Untuk satu meteran saja bisa sampai Rp1,5 juta sebulan. Itu satu meteran dipakai sekitar lima sampai tujuh petak rumah huntara. Kalau dibagi dengan jumlah petak yang ada, tetap cukup memberatkan kami,” ujarnya.
Besarnya biaya tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi penghuni huntara yang sebagian masih menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan.
Delvi yang sehari-hari beraktivitas sebagai ibu rumah tangga mengaku kondisi ekonomi keluarganya semakin sulit. Terhentinya distribusi bantuan membuat keluarga harus berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kondisi yang terbatas.
“Kami sekarang harus bertahan dengan kondisi yang ada. Bantuan sudah tidak lagi didistribusikan, sementara pekerjaan juga tidak pasti. Kami berharap pemerintah bisa melihat kondisi kami di huntara,” kata dia.
Selain persoalan bantuan, warga juga masih menunggu kepastian mengenai relokasi ke hunian tetap. Delvi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima warga, mereka nantinya akan dipindahkan ke kawasan Sungkai, Kota Padang.
“Namun, hingga saat ini, ia mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kapan proses pemindahan dilakukan,” tuturny.
Menurut Delvi, kepastian hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi huntara yang ditempati bersama keluarga semakin tidak memungkinkan untuk dipertahankan dalam jangka panjang.
Ia berharap keikutsertaan warga dalam upacara Basurah Alam dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dan pihak terkait.
“Kami datang ikut upacara ini setidaknya supaya aspirasi masyarakat yang tinggal di huntara bisa didengar. Kami berharap segera dipindahkan ke hunian tetap karena kondisi huntara sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kami tempati bersama keluarga,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pauh, Hendri Yoza, mengatakan pendataan warga yang akan menempati hunian tetap telah dilakukan oleh pihak kecamatan dan secara administratif proses tersebut sudah dijalankan.
“Untuk data masyarakat yang nantinya akan tinggal di hunian tetap sudah kami berikan kepada Pemerintah Kota Padang. Sesuai dengan pendataan, masyarakat yang saat ini tinggal di huntara nantinya akan dipindahkan ke hunian tetap yang masih dalam proses pembangunan,” katanya.
Namun, mengenai waktu pelaksanaan pemindahan, Hendri menyebut pihak kecamatan masih menunggu arahan dari Pemerintah Kota Padang dan instansi terkait.
“Secara administratif sudah kami jalankan di Kecamatan Pauh. Untuk realisasinya, kami masih menunggu arahan dari Pemerintah Kota Padang dan instansi yang berwenang, termasuk memastikan kapan masyarakat bisa dipindahkan ke hunian tetap yang saat ini masih dalam proses pembangunan,” ujarnya. (WAN)
