Langgam.id – Pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Sumatra Barat (Sumbar), memantik kritik terhadap lemahnya sistem ketahanan energi nasional. Gangguan listrik dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, tetapi sudah mengancam stabilitas ekonomi masyarakat.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Bakhtiar, menyebut padamnya listrik menunjukkan rapuhnya sistem energi di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik.
“Lebih dari 90 persen UMKM hari ini bergantung pada listrik. Ketika listrik padam, ekonomi masyarakat langsung terganggu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).
Pemadaman listrik total yang terjadi sejak Rabu (22/5/2026) berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Aktivitas usaha kecil lumpuh, transaksi digital terganggu, hingga pelayanan publik ikut tersendat. Sejumlah daerah di Sumbar mengalami pemadaman berjam-jam akibat gangguan pada sistem transmisi interkoneksi Sumatra.
Bakhtiar mengatakan, kelompok paling terdampak justru masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan harian pada listrik. Usaha kuliner, percetakan, bengkel, hingga bisnis rumahan berbasis digital mengalami kerugian karena operasional berhenti total.
“Hari ini hampir semua pekerjaan bergantung pada listrik. Dari rumah tangga sampai industri besar terdampak,” katanya.
Ia menilai kondisi itu semakin berat karena terjadi saat ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya memberi penjelasan normatif, tetapi menghadirkan solusi nyata.
“Tidak cukup hanya kata-kata penenang. Harus ada kebijakan konkret agar masyarakat tidak menanggung dampak lebih besar,” tegasnya.
Bakhtiar juga menyoroti tanggung jawab pelayanan PLN kepada masyarakat. Menurutnya, selama ini pelanggan diwajibkan membayar tepat waktu dan dikenai sanksi jika terlambat. Namun ketika layanan terganggu dan masyarakat merugi, kompensasi belum dirasakan secara nyata.
“Kalau masyarakat terlambat bayar ada sanksi. Maka PLN juga harus siap memberi ganti rugi jika pelayanan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah segera memperkuat ketahanan energi nasional agar kejadian serupa tidak terus berulang. Menurutnya, persoalan listrik dapat memicu dampak sosial dan ekonomi lebih luas bila tidak segera dibenahi.
Muhammadiyah, kata Bakhtiar, mendukung penghematan energi sebagaimana imbauan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada warga Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Namun, penghematan saja dinilai tidak cukup tanpa langkah strategis menuju kemandirian energi.
Ia mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan, termasuk panel surya, melalui kebijakan yang serius dan berkelanjutan.
“Energi terbarukan tidak bisa berkembang sendiri tanpa dukungan kuat pemerintah. Kalau tidak didorong serius, penerapannya akan lambat,” tutupnya. (ICA)
