Langgam.id — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan perbaikan dan peningkatan jalan provinsi sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, dalam forum Musrenbang yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Rabu (8/4/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Annisa menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan provinsi menjadi kebutuhan mendesak karena berperan sebagai urat nadi konektivitas antarwilayah serta distribusi hasil produksi masyarakat.
“Perbaikan jalan provinsi menjadi prioritas karena menyangkut langsung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata,” ujarnya.
Sejumlah ruas jalan strategis yang diusulkan untuk direhabilitasi antara lain Simpang Koto Baru–Junction, Junction–Abai Siat yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, Simpang Sikabau–Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak.
Ruas-ruas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan ekonomi di Dharmasraya.
Selain jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan peningkatan jalan kabupaten yang terhubung dengan sejumlah koridor ekonomi, mulai dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh.
Penguatan infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah seperti padi, kelapa sawit, karet, dan peternakan.
Tak hanya itu, Dharmasraya juga mengajukan sejumlah program pendukung, antara lain revitalisasi pasar dan kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, serta penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.
Secara keseluruhan, nilai usulan yang diajukan Kabupaten Dharmasraya dalam Musrenbang RKPD Sumbar 2027 mencapai sekitar Rp157,3 miliar.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Menurut dia, keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Perencanaan yang terintegrasi akan membantu kita mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujar Mahyeldi.
Melalui usulan tersebut, Pemkab Dharmasraya berharap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi, dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
