Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan penuh seluruh pihak agar proyek strategis nasional tersebut dapat segera terealisasi.
Hal itu disampaikan dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026). Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Mahyeldi menegaskan, sebagai bagian dari proyek strategis nasional, pembangunan ruas tol tersebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya.
“Karena ini proyek strategis nasional, kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi telah direncanakan sejak 2024. Rapat ini, menurut dia, menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Mahyeldi menilai tantangan dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar. Namun, dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, setiap persoalan dapat diselesaikan.
“Dengan kebersamaan, kita optimistis hambatan yang ada bisa diatasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar percepatan proyek berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Muhibuddin mengingatkan agar kolaborasi tidak berhenti pada komitmen administratif, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan.
“Kita ingin kolaborasi ini berjalan nyata, bukan sekadar di atas kertas,” katanya.
Muhibuddin juga menekankan pentingnya menjaga prinsip tata kelola yang baik, mulai dari ketepatan sasaran, anggaran, waktu, hingga kualitas pekerjaan. Selain itu, ia mengingatkan agar proses pembebasan lahan tetap memperhatikan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan nagari.
“Pembangunan harus tetap melindungi masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 sebagai bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera. Sejumlah ruas, seperti Pekanbaru–Bangkinang, telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, kata dia, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (Amdal), hingga pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menambahkan, percepatan proyek menjadi krusial karena penundaan berpotensi meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Ia menyebut, diperlukan penetapan penanggung jawab serta penyusunan linimasa yang jelas agar proyek dapat diselesaikan sesuai target.
