Langgam.id – Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Nolly Eka Mardianto, menegaskan kunjungan Gubernur Mahyeldi ke Jepang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Nolly mengungkapkan, seluruh biaya perjalanan telah ditanggung oleh pihak Asian Development Bank (ADB). Kunjungan tersebut dilakukan gubernur untuk memenuhi undangan bank tersebut.
“Ada dua provinsi yang diundang di Indonesia, yakni Sumbar dan Jakarta, dari tanggal 15 hingga 20 Juni 2026,” katanya kepada Langgam.id, Rabu (17/6/2026).
Baca juga:
- Demo Kantor Gubernur Sumbar, Mahasiswa Kecewa Mahyeldi Kunker ke Jepang
- Gubernur Sumbar Mahyeldi Kunker Luar Negeri ke Jepang
Kata Nolly, terpilihnya Sumbar dan DKI Jakarta tidak terlepas dari komitmen kedua daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Termasuk pengembangan energi panas bumi dan ekonomi hijau (green economy).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumbar selama ini aktif mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang tidak hanya bergantung pada APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita salah satu provinsi yang mencari sumber pembiayaan pembangunan yang tidak dari APBD dan APBN, tetapi melalui obligasi yang bersifat syariah. Atas dasar itu, ADB menilai Sumbar sebagai salah satu provinsi yang memiliki komitmen terhadap ekonomi hijau,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, lanjut Nolly, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempresentasikan berbagai program dan strategi pembangunan daerah di hadapan ADB.
Pemprov Sumbar berharap forum tersebut dapat membuka peluang kerja sama dan dukungan pendanaan pembangunan dari lembaga internasional tersebut.
“Kita berharap ADB dapat meluncurkan anggaran untuk pembangunan daerah. Di tengah ruang fiskal yang relatif sempit dan kondisi efisiensi saat ini, ada peluang sumber pembiayaan pembangunan lainnya yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Selama berada di Jepang, diketahui Mahyeldi dijadwalkan memaparkan berbagai capaian pembangunan, termasuk rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dokumen perencanaan lainnya.
Presentasi ini diharapkan dapat meyakinkan ADB untuk mendukung berbagai program pembangunan di Sumatera Barat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
“Dengan harapan ADB tertarik dan dapat menyalurkan dana pembangunan untuk Sumatera Barat yang terkait dengan ekonomi hijau,” pungkasnya. (WAN)
