Langgam.id — Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra selama tiga tahun ke depan, mulai 2026 hingga 2028.
Kebijakan itu disambut positif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menilai dukungan anggaran tersebut penting untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
Komitmen anggaran tersebut disampaikan dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera bersama sejumlah kementerian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026), yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi mengatakan, langkah pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian serius terhadap daerah-daerah di Sumatera yang tengah berupaya bangkit setelah dilanda bencana.
“Pemerintah pusat telah berkomitmen memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah terdampak,” ujar Mahyeldi.
Menurut dia, dukungan anggaran tersebut tidak hanya diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian terkait hunian dan layanan dasar.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya,” katanya.
Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar siap mendukung percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dinilai dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami di daerah siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif agar pemulihan masyarakat terdampak dapat berlangsung lebih cepat,” ujar Mahyeldi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjelaskan total anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk periode 2026-2028.
Dari jumlah itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumbar, di antaranya Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kepala Pelaksana BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon. (HER)
