Langgam.id – Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan terus menunjukkan dampak nyata. Tak hanya menjaga kelestarian hutan, program ini juga melahirkan 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari produksi kompos, kopi, beras organik, madu, hingga jasa lingkungan.
Hal ini terungkap dalam Forum Sinergi Multipihak yang digelar Selasa (8/7) di Padang Aro. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah kabupaten, OPD, akademisi, tokoh masyarakat, dan kelompok pengelola hutan untuk menyatukan visi pembangunan berkelanjutan berbasis potensi nagari.
“Kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen kita dalam membangun perhutanan sosial yang terintegrasi dengan pembangunan daerah,” kata Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, saat membuka forum.
Solok Selatan saat ini memiliki 17 Kelompok Perhutanan Sosial dengan total luas kelola mencapai 36.983 hektare. Dari kawasan tersebut, tumbuh 33 KUPS aktif yang mulai menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Ini adalah embrio UMKM kehutanan rakyat. KUPS bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang menyatu dengan arah pembangunan kabupaten,” tegas Zilhamri, Plh. Kepala Bappeda Solok Selatan.
Beberapa KUPS unggulan tampil membagikan kisah dan capaian mereka. KUPS Kompos dari Nagari Pakan Rabaa, misalnya, telah memproduksi 5 ton pupuk organik per bulan. KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti rutin menghasilkan 100 kg kopi robusta dan mulai menembus pasar yang lebih luas. Sementara KUPS Beras Organik Simancuang telah menjual 1 ton beras per tahun dengan sistem pertanian ramah lingkungan.
Namun, tantangan tetap ada. “Permintaan pasar lebih dari 5 ton, tapi kapasitas produksi kami masih terbatas karena sarana yang belum memadai,” ungkap Naspul, perwakilan KUPS Kompos Pakan Rabaa.
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI yang mendampingi kelompok-kelompok ini melalui program Strengthening from the Roots (STR) telah menyalurkan dukungan senilai Rp500 juta dalam tiga tahun terakhir. Dana tersebut digunakan untuk penguatan kelembagaan, pelatihan, hingga pengembangan usaha.
“Masyarakat sudah membuktikan bahwa mereka mampu mengelola hutan secara lestari. Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan ekosistem pendukungnya,” ujar Riche Rahma Dewita, Program Manager KKI WARSI.
Dukungan juga datang dari berbagai OPD. Dinas Pertanian membantu penyediaan bibit dan pelatihan. Dinas Perindagkop mendukung pemasaran produk melalui galeri dan gerobak kopi KUPS. Dinas Sosial PMD fokus pada penguatan LPHN, sementara Dinas Perkim LH mendorong integrasi mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan.
“60 persen wilayah Solok Selatan adalah kawasan hutan dan 70 persen masyarakat bergantung padanya. Maka perhutanan sosial bukan hanya penting, tapi niscaya,” tegas Syamsurizaldi, Sekda Solok Selatan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, menyampaikan pentingnya pendekatan holistik dalam perhutanan sosial: konservasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan. Ia juga menekankan urgensi digitalisasi dan pemantauan berbasis indikator keberlanjutan.
Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menggelar pertemuan teknis lanjutan antar LPHN, OPD, dan mitra pembangunan.
“Perhutanan sosial bukan hanya soal menjaga hutan, tapi masa depan ekonomi masyarakat. Kita akan kawal seluruh komitmen ini,” pungkas Yulian Efi. (*/Yh)
