Langgam.id — Bank Indonesia (BI) meyakini inflasi di Sumatera Barat (Sumbar) pada 2026 akan lebih terkendali dan berada pada kisaran target nasional, yakni 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen. Optimisme ini muncul setelah tingginya inflasi pada akhir 2025 dipicu faktor nonfundamental, terutama bencana alam.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Mohamad Abdul Madjid Ikram, mengatakan tekanan inflasi tahun ini diperkirakan lebih moderat seiring membaiknya pasokan dan normalisasi aktivitas ekonomi pascabencana. Menurut dia, lonjakan inflasi pada 2025 lebih banyak disebabkan oleh gangguan distribusi dan produksi akibat banjir dan longsor di sejumlah daerah.
“Kami meyakini inflasi Sumatera Barat pada 2026 akan lebih terkendali dan kembali ke kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Kondisi tahun lalu dipengaruhi faktor temporer, sehingga ke depan tekanan harga diperkirakan mereda,” ujar Abdul Madjid Ikram.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat inflasi Sumatera Barat pada Desember 2025 mencapai 5,15 persen secara tahunan atau year on year, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,41. Capaian tersebut menempatkan Sumbar sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi kedua secara nasional pada periode tersebut.
Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Sugeng Arianto, menjelaskan bahwa inflasi tinggi pada penghujung 2025 tidak terlepas dari dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Bencana tersebut menyebabkan pasokan beberapa komoditas pangan terganggu sehingga harga melonjak.
Berdasarkan empat wilayah cakupan IHK di Sumatera Barat, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 7,09 persen dengan IHK 115,17. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Padang sebesar 4,66 persen dengan IHK 111,66. Adapun Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi 4,77 persen dengan IHK 112,64 dan Kota Bukittinggi sebesar 4,99 persen dengan IHK 111,69.
Sugeng menyebutkan, inflasi di Sumbar terutama dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan barang lainnya. Komoditas yang memberikan andil terbesar antara lain bawang merah sebesar 0,22 persen, cabai rawit 0,18 persen, beras 0,14 persen, daging ayam ras 0,10 persen, kangkung 0,09 persen, serta emas perhiasan 0,09 persen.
Secara nasional, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, menuturkan bahwa beberapa provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi masuk dalam kelompok dengan inflasi tertinggi pada Desember 2025. Selain Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara juga mengalami lonjakan inflasi setelah pada November 2025 sempat mencatat deflasi.
BPS mencatat inflasi di Aceh mencapai 6,71 persen, Sumatera Utara 4,66 persen, dan Sumatera Barat 5,15 persen. “Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami inflasi pada Desember setelah sebelumnya deflasi pada November 2025. Ketiga provinsi ini termasuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi,” kata Pudji.
Ia menjelaskan, kenaikan harga di wilayah tersebut terutama disebabkan oleh terganggunya pasokan komoditas akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025.
Menghadapi 2026, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah yang ditempuh antara lain menjaga kelancaran distribusi, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem. Dengan berbagai upaya tersebut, BI optimistis inflasi Sumatera Barat tahun ini dapat dijaga tetap stabil dan terkendali.
