Langgam.id— Bank Indonesia (BI) bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah kembali mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah daerah di Sumatra Barat sepanjang September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan masyarakat, sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan di daerah.
GPM dimulai di Pasar Raya Padang, Jumat (11/9/2026), dan selanjutnya digelar di sejumlah kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatra Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengatakan GPM merupakan salah satu langkah bersama dalam memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pangan.
“Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan Perum Bulog dalam mendukung keterjangkauan harga serta akses masyarakat terhadap komoditas pangan,” ujar Majid.
Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan kegiatan yang tertib.
Selain itu, GPM juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai Rupiah dan transaksi pembayaran digital.
“Kegiatan ini juga kami manfaatkan untuk memperluas edukasi mengenai Rupiah dan pembayaran digital yang aman,” katanya.
Rangkaian GPM dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 14 September 2026 di Pasar Raya Padang, 13 September saat Car Free Day Kota Padang, serta 15 September di Pasar Nanggalo.
Kegiatan kemudian berlanjut pada 22 September di Pasar Tradisional Kabupaten Pasaman Barat, 24-25 September di Pasar Atas Kota Bukittinggi, serta 28-29 September di Pasar Tradisional Kabupaten Dharmasraya.
Pada setiap lokasi, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan strategis yang disediakan Perum Bulog Sumatera Barat.
Selain pangan, kegiatan juga disinergikan dengan layanan penukaran uang Rupiah, edukasi pembayaran menggunakan QRIS, serta edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah.
BI juga menyediakan sejumlah komoditas hortikultura, di antaranya cabai merah dan bawang merah, serta aneka suvenir.
Pelaksanaan GPM dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatra Barat. Pada Agustus 2026, seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah IHK di Sumbar mengalami inflasi bulanan.
Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,46 persen secara bulanan (mtm), disusul Kota Bukittinggi 0,20 persen, Kabupaten Dharmasraya 0,11 persen, dan Kota Padang 0,10 persen.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian dalam pengendalian pangan di antaranya cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Sementara itu, berdasarkan koordinasi dengan Perum Bulog Sumatera Barat, ketersediaan beras, minyak goreng, dan gula pasir dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan GPM.
Majid mengatakan kecukupan pasokan akan terus dipantau bersama agar pelaksanaan GPM berjalan sesuai jadwal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ke depan, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat pemantauan harga, pasokan, dan distribusi komoditas pangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di Sumatra Barat. (HER)
