Langgam.id – Gerakan koperasi di Sumatra Barat (Sumbar) memasuki fase baru. Gun Sugianto resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumbar periode 2025–2030 di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (4/7/2026).
Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Bambang Haryadi. Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi yang mewakili Menteri Koperasi, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, jajaran pemerintah daerah, pengurus koperasi, organisasi perkoperasian, serta sekitar 100 tamu undangan lainnya.
Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan arah baru pengembangan koperasi di Ranah Minang, sejalan dengan dorongan pemerintah agar koperasi memperkuat peran di sektor riil.
Gun Sugianto sebelumnya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) Dekopin Sumbar yang berlangsung di Hotel Grand Basko Padang pada 27–28 Oktober 2025. Dukungan bulat dari 19 Dekopinda kabupaten/kota dan sembilan koperasi sekunder mencerminkan soliditas gerakan koperasi di Sumbar.
Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, menegaskan koperasi harus bertransformasi menjadi pelaku usaha yang aktif di sektor riil, tidak lagi hanya berfokus pada layanan simpan pinjam.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan untuk mendukung penguatan koperasi yang produktif dan berdaya saing.
“Sekarang koperasi harus hadir di sektor riil. Untuk mendukung itu tersedia pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hingga maksimal Rp 250 miliar bagi koperasi yang memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Ahmad menyebut Sumbar memiliki posisi penting dalam sejarah perkoperasian nasional sebagai daerah kelahiran Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Karena itu, ia berharap Sumbar mampu melahirkan koperasi modern yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Kita membutuhkan role model koperasi modern. Kuncinya adalah bertransformasi dari pola lama menuju konsep baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi,” katanya.
Ia menjelaskan konsep koperasi modern berakar dari Eropa, khususnya Inggris, sebagai jalan tengah antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Model tersebut kemudian berkembang menjadi sistem ekonomi berbasis kebersamaan yang membuka akses permodalan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh layanan keuangan.
Selain itu, Ahmad juga menyoroti pembentukan Koperasi Merah Putih yang kini berlangsung di berbagai desa dan kelurahan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi nasional.
Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap program tersebut merupakan yang terbesar sepanjang dirinya berkecimpung di dunia koperasi.
“Selama lebih dari 30 tahun saya berkecimpung di dunia koperasi, baru kali ini pemerintah mengalokasikan sumber daya negara dalam skala yang sangat besar untuk memperkuat koperasi desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya menyiapkan dukungan pembiayaan operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga belanja modal (capital expenditure/capex) bernilai triliunan rupiah secara nasional untuk pengembangan Koperasi Merah Putih.
Ahmad menilai Dekopin memiliki peran strategis dalam merumuskan model koperasi sektor riil yang nantinya dapat direplikasi sebagai percontohan di berbagai daerah.
Sementara itu, Ketua Dekopinwil Sumbar, Gun Sugianto, menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya siap memperkuat posisi Dekopin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan.
Ia mengatakan, Dekopinwil Sumbar akan menjalankan fungsi pendampingan, edukasi, fasilitasi, mediasi, hingga advokasi terhadap koperasi primer maupun sekunder agar semakin profesional dan memiliki daya saing.
“Kami ingin menjadikan Dekopinwil Sumbar sebagai rumah besar gerakan koperasi yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah melalui kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Gun juga mengungkapkan harapan agar Sumbar dapat menjadi tuan rumah Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2027. Menurutnya, daerah tersebut memiliki pengalaman menyelenggarakan kegiatan koperasi berskala besar, termasuk Konferensi Koperasi Internasional pada 2016.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyatakan pemerintah provinsi akan terus memperluas pengembangan koperasi melalui pembentukan koperasi di sektor-sektor strategis, termasuk koperasi olahraga dan koperasi tambang rakyat.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang usaha baru yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (**)
