Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat berbagai strategi mitigasi untuk menghadapi ancaman gempa megathrust yang berpotensi terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera. Upaya tersebut mencakup penguatan infrastruktur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Strategi tersebut dipaparkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Era Sukma Munaf saat memberikan pembekalan kepada Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 dalam kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026).
Dalam pemaparannya, Era menegaskan bahwa Sumbar merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Selain berada di jalur subduksi aktif Mentawai yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami, wilayah ini juga rentan terhadap banjir, tanah longsor, serta erupsi gunung api.
“Penanggulangan bencana bukan sekadar urusan daerah, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa,” kata Era.
Menurut dia, ancaman megathrust menjadi perhatian serius karena dampaknya dapat menjangkau berbagai sektor strategis. Tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, bencana tersebut juga berpotensi mengganggu sistem logistik, aktivitas ekonomi, hingga stabilitas sosial, terutama di kawasan pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data BPBD Sumbar, sepanjang 2025 tercatat 208 kejadian bencana di 19 kabupaten dan kota. Sebagian besar berupa kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. Namun, ancaman gempa megathrust tetap menjadi risiko terbesar yang memerlukan kesiapsiagaan jangka panjang.
Untuk memperkuat mitigasi, Pemprov Sumbar mendorong dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan dan peningkatan shelter tsunami, penataan jalur evakuasi, serta pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara real time.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat kapasitas masyarakat melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana, pelaksanaan simulasi evakuasi tsunami secara berkala, penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Tahun 2025, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Era mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti belum optimalnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata di seluruh wilayah.
Karena itu, ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana. Peran TNI dan Polri dinilai sangat strategis, mulai dari tahap perencanaan dan latihan bersama sebelum bencana terjadi, penanganan darurat saat bencana, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sementara itu, Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto mengatakan ancaman megathrust merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional.
Menurut Arif, sinergi antara kebijakan nasional, sistem pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi fondasi penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berskala besar.
Ia berharap kegiatan KKDN yang diikuti 157 peserta dari unsur TNI, Polri, dan negara sahabat tersebut dapat menghasilkan berbagai kajian strategis yang menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun satuan komando kewilayahan dalam memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di masa mendatang. (HER)
