Langgam.id – Kebijakan operasional jembatan timbang yang hanya berlangsung selama empat jam sehari, dinilai tidak efektif dalam mengawasi kendaraan angkutan barang yang melintas, terutama truk dengan muatan berlebih atau overload.
Pakar dan pengamat transportasi publik, Yossyafra, menilai pembatasan jam operasional tersebut justru membuka peluang bagi pengemudi truk untuk menghindari pemeriksaan dengan menyesuaikan waktu perjalanan mereka di luar jam pengawasan.
“Misalnya jembatan timbang hanya beroperasi empat jam. Tentu truk-truk berpikir tidak usah lewat pada jam operasi. Tidak ada gunanya beroperasi kalau hanya empat jam,” katanya kepada Langgam.id, Rabu (1/7/2027).
Menurut Yossyafra, pengawasan kendaraan angkutan barang membutuhkan sistem yang konsisten dan berkelanjutan agar tujuan pengendalian muatan kendaraan dapat tercapai.
Ia menilai kondisi yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa berbagai solusi yang selama ini ditawarkan pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan angkutan barang yang melintas di ruas jalan dengan tingkat kerawanan tinggi.
“Kalau solusinya saat ini memang dibiarkan saja. Karena memang selama ini solusi yang diberikan pemerintah tidak ada yang efektif,” ujarnya.
Ia juga menanggapi alasan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang disebut menjadi salah satu penyebab terbatasnya jam operasional jembatan timbang.
Apabila kendala utama memang berasal dari minimnya personel, maka pemerintah perlu bersikap realistis terhadap kemampuan pengawasan yang dimiliki.
“Kalau memang alasan pemerintah jam jembatan timbang hanya beroperasi empat jam karena keterbatasan SDM, maka solusinya dibiarkan saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yossyafra menilai berbagai rekomendasi yang sering muncul untuk mengatasi persoalan transportasi angkutan barang kerap terkendala pada aspek anggaran, ketersediaan personel, maupun sarana pendukung.
Karena itu, ia mengungkapkan, penyelesaian jangka panjang yang saat ini dapat diharapkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan.
“Kalau kita kasih solusi, ujung-ujungnya anggaran tidak ada, SDM tidak memadai dan peralatan tidak ada. Jadi solusinya tunggu saja flyover selesai dikerjakan,” imbuhnya.
Kata Yossyafra, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang disampaikan kepada publik dapat direalisasikan secara nyata.
“Artinya, informasi yang diberikan jika tidak terlaksana, ujung-ujungnya hanya omon-omon. Tiangnya ada di pemerintah,” tuturnya.
Sebelumnya, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membuat operasional jembatan timbang di Kabupaten Solok saat ini hanya berlangsung selama empat jam setiap hari.
“Untuk memastikan kendaraan itu overload harus dibuktikan dengan peralatan. Jembatan timbang itu memang kewenangan pusat melalui BPTD. Namun karena keterbatasan SDM dan anggaran, saat ini hanya dioperasikan empat jam dalam sehari,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Dedy Diantolani saat dikonfirmasi. (WAN)
