Langgam.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera menyiapkan usulan perubahan trase Ruas Jalan Provinsi Manggopoh–Padang Luar atau Kelok 44 sebagai solusi jangka panjang atas persoalan pergerakan tanah yang terus menyebabkan badan jalan mengalami penurunan.
Arahan tersebut disampaikan Dody saat meninjau langsung kondisi Kelok 44 dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Agam, Jumat (31/7/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Armizoprades, yang mewakili Gubernur Sumbar.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari peninjauan sejumlah infrastruktur strategis di Sumbar yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Selain Kelok 44, Menteri PU juga mengunjungi Sabo Dam Batang Tumayo di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, serta ruas jalan Sicincin–Malalak.
Saat berada di Kelok 44, Dody melihat langsung sejumlah titik badan jalan yang mengalami penurunan akibat kondisi tanah yang labil. Menurutnya, kondisi geologi di kawasan tersebut membuat penanganan rutin tidak lagi menjadi solusi yang memadai.
Karena itu, Kementerian PU meminta Pemprov Sumbar segera mengusulkan perubahan trase jalan sebagai alternatif penanganan yang lebih permanen. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk dilakukan kajian teknis sebelum ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Selain meninjau Kelok 44, Menteri PU juga mengecek fungsi Sabo Dam Batang Tumayo yang berperan mengendalikan sedimen guna mengurangi potensi banjir lahar dan material vulkanik dari Gunung Marapi. Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke ruas jalan Sicincin–Malalak yang menjadi salah satu akses penting penghubung antarwilayah di Sumbar.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armizoprades memastikan pemerintah provinsi segera menindaklanjuti instruksi Menteri PU.
“Atas arahan Bapak Menteri, kami akan segera berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk membahas alternatif perubahan trase beserta kajian teknisnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga akan menyiapkan usulan perubahan Rencana Aksi Menteri Pekerjaan Umum agar proses penanganan Ruas Jalan Manggopoh–Padang Luar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Armizoprades mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur di Sumbar menjadi momentum penting untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif, khususnya bagi ruas jalan yang selama ini terdampak persoalan geologi.
“Kami berharap sinergi ini terus terjalin sehingga solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran mobilitas dan distribusi barang,” katanya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya infrastruktur jalan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. (HER)
