Seorang pemimpin yang ada di pusat kekuasaan seharusnya menunjukkan sosok yang dapat memberikan petunjuk, ketenangan, dan keyakinan kepada warganya. Akan tetapi, kenyataan kepemimpinan tidak selalu seideal demikian. Di balik kekuasaan yang terlihat kuat, dapat tersembunyi beragam kelemahan yang semakin tampak saat seorang pemimpin mengalami tekanan politik, ekonomi, sosial, dan internasional sekaligus. Kekuasaan formal yang signifikan tidak secara otomatis menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Seorang pemimpin dapat tampak sangat berkuasa, tetapi pada saat yang sama kebebasannya semakin dibatasi oleh kepentingan politik, ketergantungan pada kelompok tertentu, tekanan ekonomi, kritik publik, serta kebutuhan untuk terus mengamankan dukungan politik.
Gambaran itu mengindikasikan bahwa situasi kepemimpinan di negeri ini tidak sepenuhnya berjalan lancar. Ada beberapa indikator yang layak diperhatikan antara lain persaingan kekuasaan yang kian multipolar, kebijakan pemerintah yang memicu perdebatan mengenai prioritas, tekanan ekonomi domestik, hubungan yang belum sepenuhnya lepas dari kekuatan historis, retorika yang kadang bertentangan dengan konsistensi kebijakan, pengaruh oligarki, peningkatan ketidakpuasan di dalam negeri, serta kesan semakin jauh jarak antara pusat kekuasaan dengan masyarakat dan daerah. Apabila berbagai isu tersebut timbul secara bersamaan, maka isu-isu tersebut tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah yang terpisah. Ia mulai menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam kepemimpinan. Yang seharusnya menjadi perhatian bukan hanya apakah seorang pemimpin tetap kuat secara politik, tetapi juga apakah kekuasaan yang dimilikinya masih dapat menghasilkan arah yang jelas, kebijakan yang konsisten, dan tingkat kepercayaan publik yang memadai.
Kekuasaan yang Tidak Sepenuhnya Tenang
Di permukaan, seorang pemimpin negari mungkin tampak mengendalikan pusat kekuasaan dengan dukungan politik yang besar. Namun, di balik penampilan itu terdapat arena kekuasaan yang semakin multipolar dan dipenuhi oleh persaingan internal. Beragam kelompok memiliki kepentingan masing-masing dan berusaha memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak merugikan posisi mereka. Kondisi ini mengharuskan seorang pemimpin untuk senantiasa mempertahankan keseimbangan di antara beragam kekuatan. Masalahnya, semakin besar energi yang dikeluarkan untuk menjaga keseimbangan politik, semakin tinggi pula kemungkinan bahwa fokus pada agenda strategis negara akan berkurang.
Kepemimpinan yang terlalu terfokus pada pengelolaan keseimbangan wewenang bisa kehilangan ketegasan tujuan. Setiap keputusan perlu mempertimbangkan siapa yang akan mendukung dan siapa yang akan mengetuk. Akibatnya, kebijakan bisa menjadi terlalu akomodatif dan tidak lagi menjelaskan visi jangka panjang yang tegas. Pemimpin mungkin masih memiliki kekuasaan resmi, tetapi sifat kekuasaan itu berubah yang bukan lagi kekuasaan yang bebas menentukan arah, melainkan kekuasaan yang harus selalu bernegosiasi dengan beragam kepentingan. Dalam situasi seperti ini, kekuatan politik yang tampak dari luar tidak selalu mencerminkan kekuatan kepemimpinan yang sesungguhnya.
Kompetisi Internal yang Menggerus Fokus
Masalah yang lebih mendalam dapat timbul ketika persaingan tidak hanya datang dari luar pemerintah, tetapi juga dari dalam kekuasaan itu sendiri. Kelompok-kelompok yang sebelumnya bersatu dalam satu barisan dapat mulai memiliki kepentingan yang berbeda setelah kekuasaan terbangun. Beberapa orang ingin mempertahankan kekuasaan, yang lain mendambakan perubahan arah, dan terdapat pula yang berupaya menjaga kepentingannya tetap aman. Apabila kompetisi seperti ini semakin tajam, pemerintah akan menghadapi risiko bahwa energi politiknya lebih banyak dipergunakan untuk mengatasi konflik internal ketimbang menyelesaikan masalah rakyat.
Situasi seperti ini berisiko karena masyarakat pada akhirnya tidak begitu perhatian terhadap siapa yang keluar sebagai pemenang dalam persaingan kekuasaan internal. Masyarakat lebih memerlukan pemerintahan yang dapat berfungsi dengan baik. Mereka memerlukan harga yang wajar, lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan kepastian tentang masa depan. Apabila pusat kekuasaan terlalu fokus pada pengaturan keseimbangan elite, sementara masalah-masalah masyarakat semakin mencengkeram, maka akan tercipta jarak antara pemikiran elite dan perasaan rakyat. Di saat itulah kelemahan kepemimpinan mulai bertransformasi menjadi isu legitimasi.
Program Besar Konsumtif Mengalahkan Prioritas
Inisiatif besar pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat tentu bisa memiliki niat yang positif. Akan tetapi, sebuah kebijakan tidak hanya dapat dinilai dari tujuannya. Ia perlu dievaluasi berdasarkan biaya, efektivitas, keberlanjutan, dan pengaruhnya terhadap agenda pembangunan yang lain. Saat sebuah program mendapatkan alokasi anggaran dan perhatian yang signifikan, pertanyaan krusial muncul: apakah negara sedang merintis dasar kekuatan jangka panjang atau justru menginvestasikan sumber daya berlebihan untuk kebutuhan yang manfaat politiknya lebih cepat terlihat? Pertanyaan seperti ini semakin krusial ketika anggaran negara mengalami keterbatasan.
Negara yang ingin menjadi tangguh tidak bisa hanya bergantung pada program yang bersifat konsumtif. Negara memerlukan industri tangguh, sumber energi yang aman, teknologi yang mandiri, penelitian yang berkembang, pendidikan yang berkualitas tinggi, infrastruktur yang efisien, pangan yang mandiri, serta sumber daya manusia yang unggul. Apabila sumber daya negara terlalu banyak dialokasikan untuk program jangka pendek sementara investasi strategis tertinggal, maka masalahnya bukan hanya seputar anggaran tahun ini. Yang dipertaruhkan adalah keterampilan bangsa dalam menghadapi masa depan. Seorang pemimpin perlu berani menjawab pertanyaan yang sering kali tidak menyenangkan: apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar memperkuat negara atau sekadar membuat pemerintah tampak bergerak?
Beban Ekonomi Beban Politik
Kepemimpinan akan selalu diuji oleh situasi ekonomi. Saat pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi harapan, peluang kerja menurun, kemampuan beli masyarakat tertekan, dan beban anggaran meningkat, fleksibilitas pemerintah semakin berkurang. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak mudah terpengaruh hanya dengan cerita yang penuh optimisme. Mereka memandang situasi melalui harga barang sehari-hari, pendapatan keluarga, peluang mendapatkan pekerjaan, biaya pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan kemampuan untuk menjaga kehidupan yang layak.
Di sini, isu ekonomi dapat berubah menjadi isu kepemimpinan. Pemerintah mungkin mengklaim bahwa situasi ekonomi tetap terjaga, namun masyarakat memiliki penilaian tersendiri tentang apakah keadaan sebenarnya baik. Apabila ada selisih yang terlalu besar antara cerita pemerintah dan realitas masyarakat, kepercayaan dapat secara bertahap berkurang. Pemimpin yang terlalu lama mempertahankan cerita sukses saat masyarakat merasakan tekanan akan berisiko kehilangan kepercayaan. Dalam situasi seperti itu, yang diperlukan bukan hanya komunikasi yang lebih efektif, tetapi keberanian untuk mengakui masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang mungkin tidak selalu disukai.
Berbuhul dengan Kekuasaan Sebelumnya
Kerentanan lainnya tampak dari keterkaitan seorang pemimpin dengan kekuatan politik yang sudah lebih dahulu menguasai arena kekuasaan. Ikatan semacam itu dapat memberikan ketenangan di awal pemerintahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang sulit untuk dihindari dalam hal sejauh mana pemimpin saat ini benar-benar merdeka menentukan jalannya sendiri? Apakah keberlanjutan yang terjadi adalah keputusan strategis demi kepentingan negara, atau ada ketergantungan politik yang menghambat perubahan?
Pemimpin wajib memiliki keberanian dalam menciptakan identitas kepemimpinannya sendiri. Menghormati para pendahulu adalah sesuatu yang wajar, tetapi sebuah pemerintahan tidak seharusnya terjebak dalam bayang-bayang pemerintahan yang lalu. Apabila perlindungan politik di masa lalu masih menjadi keperluan utama untuk menghadapi persaingan saat ini, maka kemandirian dalam kepemimpinan perlu diragukan. Negara memerlukan pemimpin yang dapat berdiri atas dasar legitimasi dan keputusan pribadinya, bukan pemimpin yang selalu harus mempertimbangkan kekuatan di belakangnya.
Banyak Retorika ke Publik
Salah satu masalah yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah ketidakcocokan antara pidato dan realitas. Seorang pemimpin mampu menyampaikan visi ambisius, janji perbaikan, harapan, dan berbagai sasaran yang terdengar meyakinkan. Akan tetapi, pada akhirnya masyarakat akan menyaksikan hasilnya. Saat kata-kata melenceng dari realitas, retorika yang awalnya kuat bisa beralih menjadi suatu kelemahan.
Permasalahannya bukanlah karena seorang pemimpin dilarang untuk mengubah keputusan. Pemerintahan seharusnya bersikap adaptif. Masalah yang muncul adalah ketika perubahan sikap dan kebijakan terjadi terlalu sering tanpa adanya penjelasan yang memadai. Hari ini mengungkapkan satu pernyataan, lalu mengambil keputusan yang bertentangan. Janji yang mengesankan diberikan tetapi hasilnya jauh dari yang diinginkan. Ketegasan disampaikan tapi tetapi kemudian mengambil tindakan yang kompromis. Pola seperti itu dapat memberikan kesan bahwa kepemimpinan tidak memiliki arah yang cukup kuat. Dalam jangka panjang, masyarakat tidak hanya mempertanyakan kebijakan yang ada, tetapi juga mulai meragukan kredibilitas para pemimpinnya.
Oligarki yang Tergeser
Setiap perubahan yang signifikan pasti akan mempengaruhi kepentingan kelompok yang telah lama menikmati sistem yang ada. Oleh karena itu, saat seorang pemimpin berusaha melakukan perubahan dalam ekonomi atau politik, kelompok yang merasa dirugikan dapat melawan. Di sini letak masalah kekuatan oligarki. Mereka memiliki sumber daya, koneksi, akses, dan kemampuan untuk memengaruhi berbagai arena pengambilan keputusan.
Pemimpin yang ingin mengubah situasi harus memiliki keberanian dalam menghadapi tekanan tersebut. Jika terlalu banyak konsesi dibuat demi mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi, maka tujuan perubahan dapat kehilangan maknanya. Pemerintah mungkin terus membahas reformasi, tetapi pada kenyataannya tetap menjalankan pola yang sama. Sebaliknya, jika pertikaian terjadi tanpa rencana, negara dapat mengalami ketidakstabilan yang baru. Oleh karena itu, diperlukan institusi negara yang kuat agar keputusan tidak tergantung pada kelompok mana yang paling berpengaruh dalam menekan pemerintah. Saat suatu negara terlalu rentan terhadap pengaruh kepentingan tertentu, maka kerentanan kepemimpinan menjadi semakin jelas.
Kekecewaan yang Mulai Menumpuk
Ketidakpuasan publik tidak selalu segera bertransformasi menjadi krisis. Sering kali ia muncul secara perlahan. Sejumlah kelompok merasa kecewa dengan kebijakan ekonomi, beberapa kelompok lain merasa tidak puas dengan pelayanan publik, kelompok lainnya meragukan keadilan, sementara sebagian warga mulai menanggapi cara pemerintah mengambil keputusan. Setiap kekecewaan mungkin tampak sepele. Namun, jika segala sesuatunya menumpuk, akan tercipta suasana sosial yang tidak lagi bisa dilihat sebagai kritik biasa.
Pemimpin yang arif seharusnya memahami tumpukan kekecewaan itu sebagai tanda peringatan. Tidak semua kritik itu akurat, namun banyaknya kritik yang datang dari berbagai pihak tidak seharusnya selalu dipandang sebagai dampak dari permainan politik. Ada kemungkinan bahwa beberapa kritik itu mencerminkan masalah yang sebenarnya. Jika pemerintah selalu menjawab kritik dengan membela diri, maka peluang untuk melakukan perbaikan akan semakin sedikit. Pada akhirnya, persoalan bukan lagi berada pada kritiknya, melainkan pada ketidakmampuan pemerintah untuk memahami pesan yang terkandung di dalam kritik itu.
Semakin Jauh dari Rakyat dan Daerah
Salah satu indikator yang paling membahayakan dalam kepemimpinan adalah ketika pusat kekuasaan mulai kehilangan ikatan emosional dan mendalam dengan masyarakat dan daerah. Seorang pemimpin dapat terus muncul di depan publik, melakukan perjalanan, membahas kesejahteraan warga, dan menunjukkan citra kedekatan. Namun, semua itu tidak memiliki arti banyak jika informasi yang diterima oleh pemimpin hanya berasal dari kalangan birokrasi dan politik yang sempit.
Semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki kekuasaan, semakin besar kemungkinan bahwa informasi yang diterimanya telah melalui proses penyaringan. Laporan yang kurang baik bisa diperbaiki. Kritik bisa dihentikan sebelum mencapai inti kekuasaan. Masalah masyarakat mungkin dan daerah tampak lebih ringan daripada kenyataan yang sesungguhnya. Apabila situasi itu berlarut-larut, pemimpin bisa membuat keputusan berdasarkan gambaran yang tidak sepenuhnya akurat. Saat itulah, semakin jauh jarak antara pusat, masyarakat dan daerah. Dan saat jarak tersebut terlalu jauh, seorang pemimpin bisa kehilangan kemampuannya untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di negerinya sendiri.
Melemahnya Daya Rangkul dan Daya Dengar
Seorang pemimpin negara tidak hanya memerlukan kekuasaan untuk memimpin. Ia memerlukan kekuatan pelukan untuk menyatukan komunitas dan perhatian untuk memahami permasalahan yang terjadi. Saat daya tarik melemah, kelompok dengan pandangan berbeda akan semakin merasa terpinggirkan dalam pemerintahan. Saat kemampuan mendengar menurun, kritik dan informasi dari luar lingkaran kekuasaan semakin sulit untuk sampai ke pusat pengambilan keputusan. Gabungan dari keduanya sangat berisiko.
Pemimpin yang hanya ditemani orang-orang yang selalu mengatakan bahwa segalanya berjalan baik akan semakin mudah membuat kesalahan. Pemerintahan memerlukan individu yang berani menyatakan bahwa sebuah kebijakan tidak efektif, bahwa suatu program terlalu mahal, bahwa rakyat mulai merasa kecewa, atau bahwa keputusan tertentu perlu direvisi. Apabila keberanian untuk berbicara lenyap karena semua orang takut akan kekuasaan, maka seorang pemimpin dapat memperoleh pandangan yang keliru tentang kondisi negara. Kekuasaan akhirnya serupa dengan ruang yang tidak dapat tembus suara dimana suara dari luar tidak dapat masuk, sementara suara di dalam cuma menggema apa yang ingin didengar.
Negeri di Tengah Pertarungan Global
Tekanan untuk kepemimpinan juga berasal dari luar negeri. Dunia tidak berada dalam kondisi yang sepenuhnya stabil. Kompetisi ekonomi dan politik antarnegara semakin ketat. Persaingan dalam teknologi, energi, mineral strategis, pasar, investasi, dan rantai pasok mengharuskan setiap negara untuk memiliki strategi yang terencana dengan baik. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak seharusnya hanya berperan sebagai pasar atau penyedia bahan mentah untuk kekuatan ekonomi yang lebih dominan.
Pemimpin harus mampu memahami perubahan global sambil memperkuat dasar-dasar domestik. Apabila ekonomi negara terlalu tergantung pada elemen luar, daya tawar Indonesia akan dengan mudah menurun saat kondisi global berubah. Apabila industri domestik lemah, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan nilai tambah yang signifikan dari sumber daya yang dimiliki. Apabila teknologi tidak dikuasai secara mandiri, ketergantungan akan terus berlanjut. Karena itu, tantangan global sebenarnya menunjukkan kekurangan di dalam. Negara yang kokoh di dalam negeri akan lebih siap menghadapi tantangan dari luar; sebaliknya, kelemahan internal akan meningkatkan risiko saat dunia mengalami perubahan.
Insekuritas di Tengah Kompetisi Kekuasaan
Saat berbagai tekanan mulai berkumpul, seorang pemimpin bisa merasakan ketidakamanan politik. Kekhawatiran untuk menjaga dukungan bisa semakin meningkat. Pemimpin bisa menjadi lebih peka terhadap kritik dan lebih waspada dalam membuat keputusan. Pada titik tertentu, kepentingan menjaga posisi dapat mulai mengalahkan keberanian untuk membuat keputusan yang sebenarnya diperlukan oleh negara.
Ini adalah salah satu paradoks dalam kekuasaan. Semakin besar ketakutan seseorang terhadap kehilangan kekuasaan, semakin tinggi kemungkinan ia membuat keputusan yang hanya aman dalam jangka pendek. Ketika sebenarnya, kepemimpinan memerlukan keberanian untuk membuat keputusan yang mungkin tidak disukai. Perubahan yang signifikan sering kali menyebabkan ketidaknyamanan. Penghematan bisa memicu kritik. Pengaturan kepentingan ekonomi bisa memicu perlawanan. Namun tanpa keberanian itu, pemerintah hanya akan bergerak mengikuti tekanan politik setiap hari tanpa tujuan strategis yang pasti.
Kerentanan Mulai Saling Menguatkan
Kerentanan seorang pemimpin menjadi lebih nyata saat berbagai permasalahan tidak lagi terpisah satu sama lain. Ketegangan ekonomi bisa meningkatkan rasa kecewa masyarakat. Kekecewaan bisa memperkuat pandangan kritis. Kritik yang semakin tajam dapat memperkuat tekanan politik. Tekanan politik dapat menyebabkan pemimpin menjadi lebih bergantung pada kelompok tertentu. Ketergantungan itu bisa menurunkan kemandirian kebijakan. Saat independensi menurun, masyarakat semakin kesulitan untuk percaya bahwa pemerintah sejatinya berfungsi untuk kepentingan publik. Lingkaran tersebut bisa terus berputar dan memperburuk masalah.
Oleh karena itu, posisi seorang pemimpin tidak hanya dapat diukur dari popularitas atau tingkat dukungan politik pada saat tertentu. Yang lebih krusial adalah apakah dasar kepemimpinannya kuat. Apakah lembaga berfungsi? Apakah kebijakan tersebut konsisten? Apakah kritikan bisa diterima? Apakah pemerintah dapat memperbaiki kesalahan? Apakah masyarakat masih memiliki keyakinan? Apakah keputusan strategis diambil semata-mata untuk keuntungan negara? Apabila jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu semakin diragukan, maka masalahnya telah menjadi lebih kompleks dari sekadar isu komunikasi politik.
Bahaya Merasa Semua Baik-Baik Saja
Kerentanan paling besar seorang pemimpin mungkin bukan pada kritik, lawan, atau tekanan politik. Kerentanan paling besar muncul saat seorang pemimpin mulai yakin bahwa segalanya baik-baik saja karena informasi yang diterimanya selalu menyatakan hal tersebut. Lingkaran kekuasaan mampu menimbulkan kesan kestabilan. Para pendukung akan membagikan berita yang baik, birokrasi akan mengeluarkan laporan yang telah disempurnakan, sementara kelompok yang merasa kecewa semakin cenderung untuk tetap diam atau mencari cara lain untuk menyampaikan ketidakpuasan.
Apabila situasi itu terjadi, seorang pemimpin bisa kehilangan kemampuan untuk melakukan perbaikan. Ia tidak lagi memandang masalah sebagai hal yang perlu diselesaikan, melainkan sebagai sesuatu yang harus ditentang. Pada saat itu, kepemimpinan bersikap defensif. Pemerintah lebih fokus menjelaskan mengapa kritik itu keliru daripada mempertanyakan apakah ada hal yang perlu diperbaiki. Namun, negara yang besar tidak memerlukan pemimpin yang selalu terlihat benar. Negara memerlukan pemimpin yang dapat mengidentifikasi kesalahan sebelum kesalahan itu menjadi terlalu mahal untuk diperbaiki.
Mengembalikan Daya Dengar
Jika ada satu hal yang paling mendesak untuk diperbaiki dalam keadaan kepemimpinan yang lemah, maka salah satunya adalah mengembalikan kemampuan mendengar. Pemimpin harus mendengarkan opini yang terkadang tidak menyenangkan. Saya perlu memahami alasan di balik kekecewaan masyarakat, mengapa kelompok tertentu menolak kebijakan, mengapa beberapa program tidak berjalan sesuai harapan, dan mengapa ada kesenjangan antara narasi pemerintah dengan pengalaman masyarakat.Mendengar membutuhkan keberanian.
Mendengarkan kritik berarti siap menghadapi kemungkinan bahwa beberapa keputusan yang diambil ternyata kurang tepat. Namun, di sinilah sebenarnya kemampuan seorang pemimpin diuji. Pemimpin yang siap mendengarkan memiliki peluang untuk mengubah arah. Pemimpin yang enggan mendengar hanya akan mendapatkan ketenangan yang palsu. Ketenangan yang tampak menenangkan mungkin memberi kenyamanan sesaat, tetapi dalam waktu lama dapat berubah menjadi sumber masalah yang jauh lebih serius.
Mengembalikan Daya Rangkul
Selain mendengarkan, seorang pemimpin harus mengembalikan kekuatan rangkul. Negara yang besar tidak dapat diatur dengan memisahkan masyarakat ke dalam kelompok pendukung dan kelompok yang dianggap mengganggu. Perbedaan dalam politik adalah hal yang wajar. Yang berisiko adalah saat perbedaan itu membuat sebagian masyarakat merasa tidak lagi dirangkul sebagai bagian dari bangsa yang serupa.
Daya rangkul tidak berarti mengorbankan nilai-nilai. Seorang pemimpin harus selalu memiliki kebijakan yang tegas dan jelas. Namun, perbedaan tidak mesti dihadapi dengan kebencian. Kelompok yang berpikir kritis bisa diajak berdiskusi. Kelompok dengan pandangan yang berbeda dapat diberikan kesempatan. Para ahli yang memiliki pandangan berbeda tetap bisa didengarkan. Mereka yang memberikan kritik tajam pun bisa menjadi sumber informasi yang berharga. Pemerintahan yang dapat menerima perbedaan sebenarnya memiliki dasar politik yang lebih kokoh dibandingkan dengan pemerintahan yang hanya bergantung pada loyalitas.
Negeri yang Tidak Sedang Baik-Baik Saja
Jika semua masalah tersebut dianalisis secara bersamaan, tampak bahwa keadaan kepemimpinan negara ini tidak bisa dianggap sepenuhnya baik. Terdapat indikasi-indikasi kerentanan yang perlu dicermati: persaingan kekuasaan internal, tekanan ekonomi, isu prioritas pembangunan, warisan kekuatan politik masa lalu, ketidakcocokan antara retorika dan kebijakan, pengaruh oligarki, kekecewaan publik, semakin jauh jarak dengan masyarakat, serta tekanan global yang semakin rumit. Bukan berarti semua pemerintahan tidak berhasil atau semua kebijakan keliru. Akan tetapi, terlalu banyak masalah yang timbul secara bersamaan untuk sekadar dipandang sebagai dinamika politik biasa.
Yang lebih mencemaskan adalah potensi bahwa beberapa masalah itu saling mendukung. Saat ekonomi mengalami tekanan, pemerintah memerlukan legitimasi yang lebih kokoh. Saat kritik semakin banyak, pemerintah memerlukan kemampuan mendengar yang lebih tinggi. Saat kepentingan kelompok elite semakin dominan, pemerintah memerlukan tingkat independensi yang lebih besar. Saat dunia semakin bersaing, pemerintah memerlukan pandangan strategis yang lebih terang. Jika yang terjadi justru semakin menyempitnya ruang kritik, semakin meningkatnya ketergantungan pada kelompok tertentu, semakin menjauhnya hubungan dengan rakyat, dan semakin tidak konsistennya arah kebijakan, maka kepemimpinan akan semakin rentan.
Kekuasaan formal dapat bertahan dengan bantuan politik, aliansi, dan sistem pemerintahan. Namun, legitimasi yang sejati tidak dapat dipertahankan hanya melalui kekuasaan politik. Legitimasi memerlukan hasil, konsistensi, keadilan, kemampuan untuk mendengar, dan kedekatan dengan masyarakat. Apabila keadaan tersebut mulai memburuk, seorang pemimpin mungkin tetap tampil tangguh di luar namun semakin lemah di dalam.
Seorang pemimpin bangsa tidak harus selalu sukses. Setiap pemerintahan memiliki kekurangan. Namun seorang pemimpin harus dapat memahami situasi dengan objektif. Apabila situasinya benar-benar sulit, ia perlu berani menyatakannya. Jika kebijakan tidak efektif, ia harus berani untuk menanganinya. Jika masyarakat merasa kecewa, ia harus siap untuk mendengarkan. Apabila kelompok kepentingan terlalu berpengaruh, ia harus bisa menjaga jarak. Apabila kebijakan yang ada sekarang sudah tidak relevan, harus berani melakukan perubahan. Dan jika ia mulai kehilangan daya pendengar dan kemampuan untuk merangkul, maka saat itulah perlu melakukan refleksi.
Kerentanan utama seorang pemimpin bukanlah saat banyak orang mengecamnya. Kerentanan terbesarnya muncul saat ia mulai tidak dapat mendengarkan kritik itu. Bukan saat masyarakat memiliki pandangan yang berbeda, tetapi saat masyarakat merasa suaranya sudah tidak berarti lagi. Bukan saat kekuasaan berhadapan dengan musuh, melainkan ketika kekuasaan mulai tidak mampu menilai diri sendiri.
Oleh karena itu, penjelasan mengenai kerentanan kepemimpinan ini pada akhirnya bukan hanya sekadar sindiran terhadap seorang pemimpin. Ia merupakan pengingat bahwa suatu bangsa tidak seharusnya hanya mengandalkan citra dominan seorang pemimpin. Yang lebih krusial adalah seberapa kuat institusi negara, apakah kebijakan memiliki tujuan, apakah perekonomian memiliki landasan yang kokoh, apakah suara rakyat diperhatikan, dan apakah kekuasaan tetap berorientasi pada kepentingan bangsa. Karena, pemimpin dapat tampak sangat berkuasa di pusat kekuasaan, namun ketika rakyat mulai menjauh, kritik menjadi tidak terdengar, kebijakan kehilangan orientasi, dan berbagai kepentingan mulai menguasai ruang pengambilan keputusan, maka kekuatan tersebut sebenarnya menyimpan kerentanan yang signifikan.
*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)
