Langgam.id – Wali Kota Padang Fadly Amran meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan air bersih, pengelolaan sampah, serta pemulihan infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi.
Hal itu disampaikan Fadly saat beraudiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar), Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Dalam audiensi itu, Pemko Padang membahas keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pembahasan juga mencakup optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Fadly mengatakan, kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menunjukkan perkembangan.
Ia berharap program tersebut dapat diperluas hingga sambungan rumah, terutama untuk membantu masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kata Fadly, kebutuhan air bersih di Kota Padang saat ini berada dalam kondisi darurat. Karena itu, pembangunan SPAM Gunung Pangilun dinilai perlu terus didorong meskipun masih menghadapi kendala ketersediaan lahan.
Lahan yang tersedia untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun baru sekitar 8.175 meter persegi, sedangkan kebutuhan keseluruhan mencapai 13.000 meter persegi.
Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu mencarikan solusi teknis sekaligus memastikan dukungan anggaran untuk proyek tersebut.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” katanya.
Selain persoalan air bersih, Fadly juga meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Ia menilai, pengolahan sampah dengan teknologi tersebut dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah di Kota Padang. Sampah yang telah dipilah dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk kebutuhan industri, termasuk industri semen.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” jelasnya.
Sementara itu, Maria Doeni Isa mengatakan BPBPK Sumbar akan menindaklanjuti berbagai usulan Pemko Padang melalui perencanaan teknis dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk SPAM Unand, BPBPK menargetkan penyusunan detail engineering design (DED) hingga sambungan rumah rampung pada awal Januari 2027. Selanjutnya, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027, dengan pelaksanaan pembangunan direncanakan sepanjang 2027-2028.
Pihaknya juga akan menguji kelayakan teknis lahan SPAM Gunung Pangilun seluas 8.175 meter persegi. Langkah itu dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Sementara untuk TPST/RDF, BPBPK Sumbar akan melanjutkan review DED dengan menyesuaikan kondisi lahan yang tersedia.
Maria menambahkan, penanganan kawasan terdampak banjir akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup program rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” tegasnya. (WAN)
