Langgam.id – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Maigus Nasir didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan pemerintah menargetkan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang selesai pada 2026. Sementara pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana ditargetkan tuntas pada 2027.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit karena besaran bantuan saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” kata Suharyanto.
Menurutnya, sembari menunggu keputusan kenaikan nilai bantuan, pembangunan Huntap harus tetap berjalan. BNPB juga siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah.
Menanggapi arahan tersebut, Maigus Nasir menegaskan Pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyampaikan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang di Kota Padang telah disalurkan. Pemko Padang juga telah mengusulkan enam kepala keluarga tambahan sebagai penerima bantuan tahap berikutnya, sedangkan pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Ia menambahkan, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026.
“Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” katanya. (HER)
