Langgam.id – Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengevaluasi kembali perencanaan dan target kegiatan, menyusul realisasi fisik dan keuangan pembangunan hingga Agustus 2026 yang belum mencapai target.
Hal itu disampaikan Fadly Amran saat memimpin Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang yang diikuti seluruh pimpinan OPD di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut diawali dengan pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang Didi Aryadi mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026, khususnya capaian realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus.
Fadly mengatakan, setiap OPD perlu memastikan kembali kesesuaian antara perencanaan, target, dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan.
“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” katanya.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah tidak hanya mengejar target administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Dalam monthly meeting itu juga dibahas sejumlah program prioritas Pemko Padang, di antaranya Smart Surau, rehabilitasi UMKM terdampak bencana, serta digitalisasi bantuan sosial.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail memaparkan perkembangan program Smart Surau, termasuk pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan WiFi gratis.
Pada 2026, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid.
Fadly meminta pembangunan ruang digital tersebut memperhatikan standar, kualitas, dan kenyamanan bagi anak-anak yang akan memanfaatkannya.
“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius memaparkan program bantuan rehabilitasi bagi UMKM yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025.
Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha dengan total bantuan mencapai Rp9,6 miliar.
Fadly menekankan agar pendataan penerima bantuan dilakukan secara akurat sehingga tidak ada pelaku UMKM terdampak yang terlewat.
“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya memaparkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos.
Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Fadly meminta digitalisasi bansos tidak justru membuat masyarakat yang belum tersentuh teknologi semakin sulit mendapatkan bantuan.
“Pendataan harus dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi. Kita harus memastikan seluruh warga Kota Padang terdata dengan baik,” tegasnya.
Fadly juga meminta seluruh kepala OPD meningkatkan koordinasi dan memastikan setiap program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
Di sisi lain, para kepala OPD diminta mulai mempersiapkan program pembangunan untuk 2027. Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang mewujudkan kota yang pintar (smart city) sekaligus kota sehat.
Fadly juga mengingatkan sejumlah agenda lain yang perlu menjadi perhatian OPD, antara lain kelanjutan kerja sama dengan Hildesheim, penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar tepat sasaran, bantuan spesifik BAZNAS, pemeliharaan keindahan dan estetika kota, penerapan KUHP, serta penanganan narkoba.
Ia menambahkan, OPD harus terus berinovasi dan tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam menjalankan program.
“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” tuturnya. (HER)
