Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengusulkan diri menjadi tuan rumah Indian Ocean High-Level Forum 2027.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto di Istana Gubernuran, Senin (10/8/2026).
Dalam pertemuan yang membahas penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA) itu, Mahyeldi sekaligus menyampaikan kesiapan Sumbar menjadi host region forum internasional tersebut.
Sumbar mengusulkan tema “One Ocean, Boundless Opportunities — Satu Samudra, Peluang Tanpa Batas” dalam penyelenggaraan forum tersebut.
Mahyeldi mengatakan, posisi Sumbar yang berada di pantai barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi salah satu alasan daerah itu dinilai layak menjadi tuan rumah.
Selain posisi geografis, Sumbar juga memiliki potensi budaya, pariwisata, ekonomi, sumber daya kelautan serta masyarakat yang terbuka terhadap kerja sama internasional.
“Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Indonesia, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, serta memiliki kekayaan budaya, pariwisata, ekonomi, sumber daya kelautan, dan masyarakat yang terbuka terhadap dunia,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, forum tersebut nantinya tidak hanya diarahkan sebagai konferensi internasional, tetapi menjadi wadah untuk membangun kerja sama konkret antarpemangku kepentingan di kawasan Samudra Hindia.
Mahyeldi berharap forum itu dapat mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, investor, akademisi, organisasi internasional, komunitas hingga masyarakat.
“Jika disetujui, kami akan gagas forum ini bukan sekadar konferensi, tetapi international platform yang mempertemukan berbagai pihak. Fokusnya adalah memperkuat tata kelola laut, ekonomi biru, keberlanjutan lingkungan, konektivitas dan perdagangan, serta kemitraan antardaerah dan antarnegara,” katanya.
Ia mengatakan, kerja sama yang dibangun diharapkan tidak berhenti pada dialog, tetapi menghasilkan aksi nyata. Bentuknya dapat berupa investasi, perdagangan, business matching, pengembangan ekonomi biru, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, inovasi hingga konektivitas maritim.
Mahyeldi juga mendorong agar jejaring kerja sama IORA tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintah negara, tetapi dapat diperluas hingga pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan daerah akan membuka peluang lebih besar bagi Sumbar untuk membangun jejaring ekonomi dan pembangunan dengan daerah-daerah lain di kawasan Samudra Hindia.
“Kerja sama kawasan Samudra Hindia harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu memiliki ruang untuk membangun jejaring dan kolaborasi secara langsung dengan berbagai daerah dan pemangku kepentingan di negara-negara kawasan,” ujarnya.
Mahyeldi menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam IORA karena merupakan salah satu negara pendiri organisasi tersebut. Indonesia juga memiliki wilayah yang luas dengan garis pantai yang menghadap Samudra Hindia.
“Sumatera Barat siap mengambil bagian dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai regional convener sekaligus menjadi salah satu pintu gerbang kolaborasi di kawasan Samudra Hindia,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumbar.
Santo mengatakan Kementerian Luar Negeri siap mendukung berbagai gagasan kerja sama yang ditawarkan Sumbar untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara kawasan Samudra Hindia.
Ia menyebutkan, pada 2027 Kementerian Luar Negeri juga akan memulai kegiatan workshop terkait pengembangan kemitraan negara-negara anggota IORA, khususnya di bidang pariwisata, penanggulangan bencana dan ekonomi biru.
“Pada saat yang sama, kami juga mendapatkan informasi dan siap untuk memberikan dukungan bagi berbagai kerja sama, berbagai kegiatan, berbagai forum yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk forum kerja sama di antara para pimpinan pemerintah daerah yang ada di kawasan Indian Ocean,” kata Santo.
Menurutnya, penguatan kerja sama tersebut dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara kawasan Samudra Hindia sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur KSIA Aspasaf Kementerian Luar Negeri Febrian Irawati Mamesah, Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kementerian Pariwisata Zulkifli Harahap, Kepala Biro Umum Andre Algamar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar, Asisten Administrasi Pemerintahan Sumbar Medi Iswandi, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar Luhur Budianda. (HER)
