InfoLanggam - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendukung langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan evaluasi langsung izin tambang di Kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan langsung mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang diduga bermasalah.
Andre juga setuju terhadap langkah proaktif pemerintah serta mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Karena, warga setempat yang lebih tahu dan langsung bersinggungan atau terdampak dari aksi penambangan, baik itu yang berizin apalagi yang tidak berizin.
“Alhamdulillah, masalah ini mendapat atensi langsung dari pak Presiden Prabowo. Beliau memerintahkan jajaran di beberapa Kementerian meninjau langsung lokasi kawasan tambang Raja Ampat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang tersebar di masyarakat, bahkan sudah mendunia,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Andre mengaku juga mendapat infomasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia langsung ke lokasi bersama Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat dan lainnya.
“Mereka memastikan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Semoga bisa diselesaikan segera,” harap Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre mengungkapkan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Senin (9/6/2025).
Pencabutan izin ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari aktivis lingkungan dan pegiat media sosial yang secara aktif menyuarakan kekhawatiran terhadap kegiatan tambang di kawasan konservasi.
Andre menyebut, hal itu menunjukkan komitmen Prabowo terhadap pelestarian lingkungan dengan mencabut izin tambang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di salah satu kawasan laut terindah di dunia.
“Presiden mengambil langkah ini setelah melakukan evaluasi menyeluruh bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta berbagai pemangku kepentingan lokal dan nasional,” tutur Andre.
Selain itu, Andre juga memuji peran aktif masyarakat yang mengawal isu lingkungan di Raja Ampat, baik di media atau media sosial sampai menjadi bahasan nasional dan internasional. Tentu semuanya berharap pembangunan berkelanjutan yang adil dan berpihak pada lingkungan.
“Sekarang semua bergerak untuk kepentingan bersama,” ujar ata Ketua DPD Gerindra Sumbar.
Diketahui, pencabutan dilakukan terhadap empat IUP yang berada di luar Pulau Gag, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.
Adapun IUP yang tetap beroperasi adalah PT Gag Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998. (*)
