Langgam.id – Keterbatasan lahan menjadi salah satu persoalan dalam rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gunung Pangilun, Kota Padang. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan uji kelayakan teknis terhadap lahan yang tersedia.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Fadly mengatakan kebutuhan lahan untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun mencapai sekitar 13.000 meter persegi. Namun, lahan yang saat ini tersedia baru seluas 8.175 meter persegi.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” ujar Fadly, dikutip Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, keterbatasan lahan tersebut perlu dicarikan solusi teknis agar pembangunan SPAM Gunung Pangilun tetap dapat direalisasikan.
Sementara itu, Maria Doeni Isa mengatakan BPBPK Sumbar akan menguji kelayakan teknis lahan seluas 8.175 meter persegi yang telah tersedia.
Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kemungkinan optimalisasi pembangunan SPAM dengan kondisi lahan yang ada. Proyek tersebut diketahui mendapat dukungan dengan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Selain membahas SPAM Gunung Pangilun, audiensi tersebut juga membahas pengembangan SPAM melalui kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (UNAND).
Fadly menyampaikan kerja sama tersebut telah menemukan titik terang. Ia berharap pengembangan SPAM dapat diperluas hingga sambungan rumah, terutama sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan, seperti Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kerja sama dengan UNAND sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” katanya.
Untuk SPAM UNAND, BPBPK Sumbar menargetkan detail engineering design (DED) hingga sambungan rumah rampung pada awal Januari 2027. Selanjutnya, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027 dan pembangunan berlangsung sepanjang 2027-2028.
Dalam audiensi tersebut, Pemko Padang juga meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).
Fadly mengatakan RDF dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di Kota Padang dengan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Hasil olahan tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh industri semen yang berada di Kota Padang.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujarnya.
Maria mengatakan usulan pembangunan TPST/RDF akan ditindaklanjuti melalui review DED dengan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal. (HER)
