Langgam.id — Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2026 diperkirakan akan memberi tekanan signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Ekonom Universitas Andalas, Hefrizal Handra, menilai kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dalam analisisnya, Hefrizal mengungkapkan bahwa penurunan TKD secara nasional mencapai sekitar Rp146 triliun. Sementara itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menutup sebagian kekurangan, yakni sekitar Rp57 triliun.
“Artinya, terdapat kesenjangan kapasitas fiskal yang cukup besar yang harus dihadapi pemerintah daerah,” ujarnya, dikutip Selasa (31/3/2026).
Menurut Hefrizal, sejumlah pemerintah daerah juga mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya untuk menutup kekurangan anggaran. Namun, langkah tersebut dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Ia menyoroti bahwa pola belanja daerah belum sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan fiskal yang terjadi. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa justru masih meningkat, sementara belanja modal dan bantuan sosial mengalami penurunan.
“Ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran. Belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur dan bantuan sosial, justru tertekan,” katanya.
Ia menjelaskan, belanja barang dan jasa kerap menjadi komponen fleksibel dalam APBD, mencakup pengeluaran seperti perjalanan dinas, rapat, hingga kegiatan seremonial. Namun, tidak semua jenis belanja tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan layanan publik.
Kondisi ini, lanjutnya, mencerminkan dinamika politik anggaran di daerah, di mana belanja yang berkaitan dengan kepentingan birokrasi cenderung lebih sulit ditekan dibandingkan belanja publik.
Dampak dari penurunan belanja modal diperkirakan akan terasa dalam jangka menengah hingga panjang, seperti tertundanya pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Sementara itu, pengurangan belanja bantuan sosial berpotensi langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, Hefrizal menilai peran APBD sebagai motor penggerak ekonomi daerah juga berisiko melemah. Penurunan belanja produktif dapat menekan sektor konstruksi, mengurangi permintaan barang dan jasa, serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan potensi meningkatnya ketimpangan antar daerah. Daerah dengan PAD kuat dinilai masih memiliki ruang untuk beradaptasi, sementara daerah yang bergantung pada transfer pusat akan menghadapi tekanan yang lebih berat.
“Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana beban itu didistribusikan. Data menunjukkan bahwa masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak,” ujarnya.
Hefrizal menegaskan pentingnya kebijakan anggaran daerah yang berpihak pada kepentingan publik, terutama di tengah keterbatasan fiskal.
“APBD adalah cerminan pilihan politik. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan siapa yang dilindungi dan siapa yang harus menanggung beban,” katanya.
