Langgam.id— Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan komitmen kuat dalam menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui respons konstruktif terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD.
Dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (10/6/2025) malam, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum yang diberikan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Dalam sambutannya, Wawako Elzadaswarman menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas kritik dan masukan yang dinilai sebagai bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
“Alhamdulillah, setelah kami mendengar dan membaca secara seksama pemandangan umum fraksi-fraksi, dapat kami simpulkan bahwa kita memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh,” ujarnya.
Pasar Padang Kaduduak Akan Dibenahi
Menanggapi kritik dari Fraksi Golkar dan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya soal belum optimalnya Pasar Padang Kaduduak, Pemko mengungkapkan telah menyiapkan langkah konkret. Pada 16 Juni mendatang, kios-kios yang belum digunakan akan diberi batas waktu. Bila tetap tidak dimanfaatkan, kios akan diambil alih.
“Insyaa Allah, paling lambat Juli 2025, pasar ini sudah diisi oleh pedagang yang telah terdaftar secara resmi melalui Dinas Koperasi dan UKM,” ungkap Wawako.
Tegas Soal Profesionalisme ASN
Menanggapi sorotan Fraksi NasDem terkait kinerja aparatur sipil negara (ASN), Elzadaswarman menegaskan bahwa Pemko berkomitmen menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Penempatan ASN akan berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan.
“Kami tidak akan segan memberikan teguran hingga sanksi jika ditemukan ASN yang tidak profesional,” tegasnya.
Isu Tapal Batas dan Transportasi Terpadu
Pemko juga merespons positif dorongan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mempertegas batas wilayah antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, bahkan siap melibatkan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, survei awal oleh Pemprov Sumbar untuk pengadaan layanan transportasi massal “Trans Paliko” mendapat dukungan penuh dari Pemko, sebagai langkah menghidupkan kembali Terminal Koto Nan Empat.
Masalah Parkir dan Pungli
Fraksi PKS dan Partai Demokrat menyoroti persoalan parkir dan potensi pungli. Menanggapi hal ini, Pemko menyatakan bahwa uji petik telah dilakukan di 25 titik parkir resmi, dan penertiban juga dilakukan di titik-titik nonresmi. Tindakan tegas terhadap pelanggaran parkir juga sudah berjalan melalui surat peringatan.
“Tindakan terhadap pelanggaran masyarakat umum bukan termasuk pungli, melainkan tindak pidana umum dan akan kami koordinasikan dengan aparat penegak hukum,” jelas Elzadaswarman.
Fokus Belanja Daerah dan Evaluasi BLUD
Dalam menanggapi Fraksi Demokrat, Pemko menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan belanja daerah yang fokus pada perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan.
Pemko juga menjawab dorongan evaluasi terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Fraksi PPP. Salah satu yang sedang dalam proses evaluasi adalah BLUD pembibitan dan pakan ternak di bawah Dinas Pertanian.
Dukungan terhadap UMKM dan Investasi
Merespons dorongan Fraksi PAN agar Pasar Padang Kaduduak dikonversi menjadi sentra UMKM, Pemko menyatakan bahwa saat ini fokus utama masih pada pengoptimalan fungsi pasar. Namun, konversi ke pusat UMKM bisa menjadi opsi jangka panjang.
“Sebagai tahap awal, kami dorong pelaku UMKM untuk menempati kios-kios yang telah tersedia sebagai representasi dari pasar offline,” ujarnya.
Wawako menutup penyampaian dengan mengajak seluruh elemen legislatif dan eksekutif untuk memperkuat sinergi demi pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan warga Payakumbuh. (*/f)
