Jangan Sampai Kita keliru Menghitung Jalan, Ketua!

11 hours ago 11

oleh
Ridho Alsyukri
Penggiat HAM yang mengabdikan diri di PBHI Sumbar

“jikalau jalannya rancak dan bagus pasti maju”.
Enak dan sedap juga ungkapan itu didengar, sama enak dan sedapnya dengan sangah kopi yang dihidangkan etek kadai simpang itu. Wangi ketika baru diseduh, pahit belakangan.

Hitung-hitungan lapau tentang jalan ke pekanbaru yang panjang lebar itu sudah saya baca dan analisis. Zaman sungai, pelayangan, jembatan, sampai zaman tol, Elok dan enak pula ceritanya. Bahkan arsip zaman belandanya pun rapi. Sehingga membuat masyarakat percaya bahwa setiap lompatan sejarah lahir dari keputusan membangun jalan. Bahwa setiap kemajuan lahir dari jalan. Bangun jalan. Lebarkan lagi. Bangun lagi. kemudian selesai. Apa emang harus begitu?. Oopps..tunggu dulu ketua. Karena sejarah juga pandai menipu kalau dibaca sebelah mata.

Benar. Kita memang pernah hidup di zaman ketika sungai Kampar jadi jalan raya. Hingga kemudian datang jalan darat, Jembatan, dan datang Kelok Sembilan yang sangat spektakuler hingga menjadi salah satu spot bakodak dan narsis. Betul sekali semua itu. Namun kita perlu melihat bahwa sejarah tidak hanya menyoal jalan yang kian bagus. Melainkan juga siapa yang menikmati itu jalan.

Jikalau ketua memandang bahwa jalan yang menentukan kemajuan, coba lihat Afrika yang tetap miskin meski jalan rayanya dibangun dengan bagus oleh Tiongkok. Kalimantan Timur yang sudah puluhan tahun dilewati jalan hauling tambang yang mulus, sementara desa di kiri kanannya tetap membeli beras dengan utang. Jalan membawa orang. Belum tentu membawa nilai tambah. Sejarah sumatera barat justru memperlihatkan hal yang lain. Jalan yang dibuat oleh kolonial bukan untuk membuat orang minang cepat sampai ke pekanbaru. Tidak untuk bujang-bujang minang cepat berkirap ke rantau. Apalagi untuk orang-orang yang gadang sarawa  agar cepat melarikan diri dari minang setelah buat onar di tanah ini. Tidak. Bukan untuk itu ketua. Tapi jalan kolonial dibangun agar kopi, gambir, kulit manis, dan komoditas lainnya cepat sampai ke pelabuhan ekspor. Jalan dibangun bukan untuk rakyat. Tapi untuk komoditas. Maka dari itu ketua perlu mengajukan pertanyaan yang relevan : Siapa yang paling membutuhkan Tol Ini?. Petani, peternak,?. Atau arus logistik nasional?. Kalau ketua menjawab logistik nasional, maka kebermanfaatan untuk rakyat mesti dibuktikan, bukan diasumsikan.

Pada 1974, jika ketua masih mengingat atau mendengar peristiwa itu, orang bersorak. Padang-Pekanbaru bisa ditempuh dalam kurun waktu tujuh jam. Hari ini juga masih kisaran segitu. Lalu disimpulkan kita perlu tol. Maka perlu saya bertanya sedikit. Kurang lebih selama lima puluh tahun itu, apa yang kita kirim melalui jalan tersebut?. Masih bawang, lobak, wortel?. Masih telur.  Masih kopi mentah. Isi truknya tetap sama?. Memangnya jalan baru atau tol akan mengubah harga bawang prai menjadi harga mobil?. Yang bergerak hanya roda ketua. Isi bak oto Fuso atau Prah itu-itu juga.

Orang kata tol bisa menghemat waktu. Betul. Setuju saya. Namun yang dihemat itu waktu siapa?. Petani?, belum tentu. Coba hitung dan telaah. Tomat, bawang, dan lobak dari solok sampai ke pekanbaru memang lebih cepat. Tetapi ketika sudah sampai di pasar induk harga ditentukan oleh siapa?. Petani?, bukan!. Toke. Kalau toke satu orang, jalan dipercepat menjadi tiga jam pun harga tetap ditentukan dan dimonopoli oleh satu mulut. Yang berubah hanya harga rendah lebih cepat didengar oleh petani.

Semisal ketua menjadikan Kelok Sembilan yang dahulu ditolak oleh orang dan sekarang terasa manfaatnya, saya pun setuju. Sepakat saya. Sebab kelok Sembilan memang perlu. Namun bukan berarti semua proyek mesti disamakan dengan kelok Sembilan. Kalau demikian, logikanya sederhana sekali. Kelok Sembilan berhasil, maka berarti semua jalan berhasil. Kalau memang demikian, mestinya Bangkinang sudah menjadi Singapura. Sebab jalannya lebih bagus dari kita. Jangan naïf. Tidak begitu cara ekonomi bekerja, ketua.

Mari kita berhitung lagi ketua. Dikatakan bahwa ekonomi Sumatera Barat yang madani ini ditopang pertanian. Sepakat. Lalu. solusinya tol?. Nah di sini saya mulai garuk-garuk kepala dan mencoba berpikir agar tidak angguk-angguk balam saja. Sawah kita kekurangan irigasi. Pupuk sering mengalami kelangkaan. Bibit mahal. Lahan semakin sempit. Itu pun berpotensi semakin sempit lagi dengan proyek geothermal yang mengancam di kawasan Gunung Talang dan Tandikek-Singgalang. Lalu obatnya jalan tol?. Tak ubahnya itu macam orang kurapan diberi gaun Cinderella. Atau orang demam diberi topi. Bagus barangnya, tapi tak tentu penyakitnya.

Sebenarnya kita sering lupa. Logistik hanyalah satu mata rantai, ketua. Sebab sesudah logistik ada pengolahan. Sesudah pengolahan ada pemasaran. Sesudah pemasaran ada merek. Kemudian ada jaringan distribusi. Kalau empat ini tidak ada, tol hanya untuk mempercepat keluarnya bahan mentah. Bukan mempercepat kekayaan tinggal. Jadi ingat saya dengan sebuah pepatah lepau. “jangan memperbesar pintu kalau isi rumah masih kosong”. Nah itu ketakutan saya. Sibuk betul kita membincangkan pintu sedangkan isi rumah belum.

Jikalau saya boleh klarifikasi, saya tidak anti jalan. Kena daram saya nanti. Mana berani saya kena carut-pungkang. Rumah saya saja dilewati jalan. Namun hal yang membuat saya takut adalah saat jalan dianggap dan dijadikan obat berbagai macam penyakit. Sudah macam habbatussauda saja. Hehehe. Ekonomi itu bukan hanya aspal dan rigid beton, ketua. Ia juga sekolah. Ia juga industri. Juga kepastian hukum. Juga birokrasi. Aspal dan rigid beton tanpa itu sama saja halnya dengan membuat talam besar tetapi tak ada nasi. Semisal saya diberi pilihan. lebih senang saya sekiranya melihat sepuluh pabrik bawang goreng berdiri sebelum sepuluh kilometer tol selesai. Sebab pabrik itu akan tetap hidup sekalipun jalan macet. Sebaliknya jalan selebar apa pun akan tetap sepi bila yang dibawa hanya bahan mentah. Jadi bagaimana?. Kita tetap memperdalam kuali?. Naïf juga kalau kita sibuk memperbesar jalan menuju dapur, sementara dapurnya sendiri kosong.

Kita jangan lupa pula, bahwa jalan selalu menciptakan pemenang dan pecundang. Ada yang Berjaya dan tersingkirkan. semisal Pintu tol di Canduang. siapa yang bakal diuntungkan? Hotel. SPBU. Gudang logistic. Rest area. Developer. Lalu yang merugi siapa?. Warung kecil sepanjang jalan lama. Rumah makan dan ampera. Penjual buah, sate, cendol dan jajanan pinggir jalan. Tak masuk hitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mereka-mereka itu. Tetapi mereka hidup dari lalu lintas. Jalan baru bisa berarti kematian ekonomi jalan lama.

Perlu dilihat dan dipahami di tanah Minangkabau, tanah bukan sekadar aset. Terlepas dari yang dikatakan oleh ketua bahwa ada yang terjual dan tergadai juga, tanah ulayat tetap adalah identitas. Ia bukan hanya alat produksi semata. Melainkan juga hubungan sosial. hubungan antargenerasi dengan sistim warih bajawek-nya. Dikatakan “Jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando.” Itu agar anak cucu tetap memiliki tempat berpijak. Kalau tol memerlukan ribuan bidang tanah, pertanyaannya bukan hanya soal ganti rugi. Tetapi: Apa yang terjadi ketika tanah pusaka tinggi terpotong?. Apa yang terjadi ketika kaum kehilangan kesinambungan wilayah adatnya?. Apa yang terjadi terhadap struktur penghulu, mamak, dan kemenakan?. Ini bukan sekadar soal meter persegi ketua. Ini juga menyoal putusnya memori kolektif. Tak terbayang kiranya semisal nanti anak cucu masyarakat yang di kubang putiah itu ziarah ke jalan tol untuk mendatangi pandam pekuburan leluhurnya.

Selain itu, mesti kita lihat pula bahwa Hak asasi manusia tidak hanya hak memiliki jalan. Namun juga hak atas lingkungan, tanah, partisipasi, dan keterbukaan informasi. Jadi mana main itu kalau masyarakat hanya diajak sosialisasi setelah trase ditentukan. Bukan partisipasi itu namanya, namun pemberitahuan. Perlu diketahui bahwa dalam pembangunan modern, masyarakat bukan objek pembangunan. Tetapi sebagai subjek. Maka dari itu pentingnya meaningfull participation (partisipasi bermakna). 

Perlu diketahui bahwasanya jalan hanyalah urat. Yang menghidupkan tubuh bukan urat, melainkan darah. Darah itu pendidikan, kesehatan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Lalu macam mana ketua?. Buat jalan baru?. Tol?. Silakan. Tapi jangan naïf pula dengan mengira bahwa jalan adalah lokomotif. Jalan hanyalah rel. Lokomotif adalah industri. Dan gerbongnya ttap manusia. Jika rel dibuat sementara lokomotif belum ada, maka yang melintas hanya angin berhembus yang membawa ocehan janji kemakmuran dari pemangku kebijakan.

Read Entire Article
Pekerja | | | |