Suatu masa, pidato politik berdiri sebagai panggung utama kekuasaan. Surat kabar memuatnya di halaman depan, radio menyiarkannya secara langsung, dan televisi menghadirkannya ke ruang keluarga. Publik menunggu pidato para pemimpin dunia dengan penuh perhatian karena setiap kata mengandung arah kebijakan, sinyal politik, dan gambaran masa depan sebuah bangsa. Pidato menjadi arena pertarungan gagasan sekaligus instrumen pembentuk legitimasi. Sejarah mencatat, satu pidato mampu menggerakkan massa, membangun imajinasi kolektif, dan mengubah perjalanan negara. Itu dulu.
Revolusi digital mengubah lanskap tersebut secara mendasar. Perkembangan teknologi informasi membawa pidato memasuki ruang digital yang bergerak cepat dan dipengaruhi algoritma. Kini, pidato politik menjadi konten dalam ekosistem digital yang terus mereproduksi makna, memperluas tafsir, dan menghidupkan kembali setiap ucapan. Era ini, algoritma mengubah cara publik mengonsumsi komunikasi politik. Setiap pidato kini menjadi objek material yang diproduksi sebagai video pendek, meme, dan komentar warganet yang bergerak jauh lebih cepat dibanding narasi resmi pemerintah. Potongan video berdurasi 50 detik bisa menghasilkan pengaruh yang lebih besar daripada pidato satu jam. Fenomena ini menghidupkan kembali gagasan Marshall McLuhan dalam Understanding Media: The Extensions of Man (1964) bahwa the medium is the message. McLuhan menjelaskan, media membentuk cara manusia memahami realitas.
Masalah ini, dalam konteks media sosial, algoritma menentukan pesan yang memperoleh perhatian dan menggeser pesan lain ke pinggir ruang digital. Politik pun mengalami pergeseran besar, sebagai arena gagasan telah menjadi arena perhatian. Perhatian public menjadi sumber daya paling dicari sekaligus berharga dari pada substansi yang hendak dikatakan. Inilah dampak kelimpahan informasi yang menciptakan kelangkaan perhatian. Michael Goldhaber dalam melalui The Attention Economy and the Net (1997) dengan menempatkan perhatian publik sebagai “mata uang” dalam masyarakat digital.
Algoritma media sosial mempercepat proses ini melalui mekanisme keterlibatan pengguna. Akibatnya, persepsi sering bergerak lebih cepat daripada fakta. Politik modern akhirnya memasuki kompetisi atensi yang berlangsung tanpa henti. Pemimpin, partai politik, dan institusi negara berlomba merebut perhatian publik, sementara ruang digital terus memproduksi konten yang mengundang reaksi paling besar.
Transformasi tersebut melahirkan gejala baru pidato politik berubah menjadi komoditas digital. Setiap jeda, ekspresi wajah, salah ucap, atau kekeliruan kecil dapat direkam, dipotong, dan disebarluaskan dalam hitungan menit. Pidato yang semula dirancang sebagai rujukan kebijakan berakhir sebagai meme. Fenomena ini melahirkan humor politik sekaligus mengubah cara masyarakat membaca kekuasaan. Media sosial bekerja melalui logika viralitas, sedangkan viralitas tumbuh subur dari kejutan, emosi, dan konflik. Karena itu, ruang digital lebih sering mengangkat sensasi lebih tinggi daripada substansi. Ketika pengalaman warga berbeda dengan narasi resmi pemerintah, masyarakat merespons melalui kritik, satire, dan produksi meme. Kondisi demikian, politik berubah menjadi pertarungan narasi yang berlangsung dua puluh empat jam tanpa jeda.
Kondisi tersebut tampak jelas dalam politik Indonesia. Berbagai pernyataan elite politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, kerap menjadi objek perdebatan digital. Jejak digital menyimpan setiap ucapan secara permanen dan menghadirkannya kembali pada momen yang berbeda. Ruang digital memiliki daya reproduksi yang luar biasa, satu potongan video dapat menyebar ribuan kali dan melahirkan interpretasi yang beragam. Komunikasi politik menghadapi tantangan baru, publik menilai pemimpin melalui arsip digital yang terus hidup. Situasi ini memberi pelajaran, legitimasi politik yang bergantung pada jabatan formal semata akan selesai kena “rujak” netizen.
Publik membangun legitimasi melalui pengalaman sehari-hari, percakapan daring, dan penilaian kolektif yang berkembang secara dinamis. Dalam era algoritma, setiap kata berpotensi menjadi arsip, simbol, bahkan bumerang politik. Keberhasilan politik elektoral masa kini juga bertumpu pada kekuatan algoritma. Kampanye politik semakin mengandalkan personal branding, pengelolaan citra, dan optimalisasi media sosial. Strategi “gemoy” pada Pemilu 2024 menunjukkan citra politik dapat dirancang untuk menjangkau pemilih muda. Sosok yang sebelumnya dipersepsikan tegas dan keras berhasil tampil lebih santai, menghibur, dan akrab. Strategi tersebut membuktikan kemampuan algoritma dalam memperluas daya tarik personal seorang kandidat.
Sayangnya, kemenangan elektoral membuka babak baru yang jauh lebih menantang. Pemerintahan membutuhkan kapasitas berdialektika, kemampuan mengelola krisis, dan kecakapan membangun komunikasi publik yang konsisten. Popularitas digital dapat mengantar seseorang menuju kekuasaan, sedangkan legitimasi politik bertahan melalui kualitas komunikasi dan kinerja pemerintahan.
Persoalan ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan perbedaan generasi politik. Sebagian elite Indonesia tumbuh dalam budaya komunikasi era analog yang bertumpu pada pidato satu arah dan otoritas formal. Sebaliknya, generasi digital berkembang dalam budaya partisipatif yang lebih horizontal dan kritis. Publik hari ini mendengar, mengomentari, menyanggah, dan memproduksi makna baru atas setiap pernyataan pejabat. Pemimpin yang berhasil dalam logika komunikasi abad yang lalu menghadapi tantangan besar ketika memasuki ekosistem digital abad kini. Era algoritma menuntut kecepatan respons, empati publik, dan sensitivitas terhadap perubahan persepsi.
Kemenangan politik yang besar dapat melahirkan rasa percaya diri berlebihan yang mengurangi kemampuan elite membaca dinamika sosial. Pada titik inilah komunikasi politik memasuki fase krisis. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori masyarakat jaringan dari Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society (1996). Menurut Castells, kekuasaan modern bergantung pada kemampuan mengendalikan arus informasi dan membentuk makna dalam jaringan komunikasi. Ia kemudian memperluas gagasan tersebut dalam Communication Power (2009) dengan menyatakan, perebutan kekuasaan berlangsung melalui pertarungan narasi di ruang komunikasi. Kekuasaan melalui institusi formal sekaligus bertarung dalam produksi makna di ruang digital. Pada masyarakat jaringan, aktor politik yang mampu mengelola informasi dan membangun kepercayaan publik akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Sebaliknya, kegagalan mengelola komunikasi dapat menggerus kepercayaan meskipun kekuasaan formal tetap berada di tangan.
Filsuf Korea-Jerman Byung-Chul Han memberikan kritik tajam terhadap kondisi ini dalam In the Swarm: Digital Prospects (2017). Menurut Han, masyarakat digital sebagai kerumunan daring yang bergerak cepat namun miskin refleksi. Ia memperluas kritik tersebut melalui Infocracy: Digitization and the Crisis of Democracy (2022) dengan menggambarkan, digitalisasi berpotensi mengubah demokrasi menjadi arena produksi opini yang terus-menerus. Viralitas menguasai ruang publik lebih cepat dibanding argumentasi yang mendalam. Citra memperoleh panggung yang lebih luas daripada gagasan. Demokrasi digital pun menghadapi tantangan serius ketika performa politik lebih menentukan daripada kualitas kebijakan. Kondisi semacam ini, kemampuan mengelola komunikasi menjadi aset strategis bagi setiap pemerintahan.
Perspektif manajemen krisis juga membantu menjelaskan persoalan tersebut. William Benoit melalui Accounts, excuses, and apologies: A theory of image restoration strategies (1995) menegaskan pentingnya pemulihan citra melalui koreksi, tanggung jawab, dan pembangunan kembali kepercayaan publik. Gagasan tersebut diperdalam pada Image Repair Discourse and Crisis Communication (1997) yang menunjukkan bahwa strategi pemulihan citra menentukan keberlangsungan legitimasi organisasi maupun pemimpin politik. Timothy Coombs melalui Protecting Organization Reputations During a Crisis (2007) dan Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding (2015) menekankan pentingnya kecepatan, konsistensi pesan, dan empati dalam pengelolaan krisis. Era digital, publik membangun reputasi melalui jutaan interaksi daring. Karena itu, setiap respons pemerintah memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding masa sebelumnya.
Begitulah, komunikasi satu factor laksana sayap yang satu sisi lainnya adalah ekonomi. Faktor ekonomi tetap menjadi penentu utama stabilitas politik. Masyarakat menilai pemerintah melalui pengalaman konkret, harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan daya beli keluarga. Setiap kebijakan yang memengaruhi energi dan distribusi barang akan membentuk persepsi publik terhadap pemerintah. Ketika tekanan ekonomi meningkat, ruang digital sering menjadi arena ekspresi frustrasi kolektif. Pada situasi semacam ini, kesalahan komunikasi memperoleh amplifikasi yang lebih besar. Krisis ekonomi dan krisis komunikasi saling memperkuat satu sama lain. Karena itu, pemerintah memerlukan strategi komunikasi yang informatif, empatik, dan mampu menjembatani pengalaman warga dengan narasi kebijakan negara. Komunikasi yang baik tidak menghapus masalah, tetapi membantu masyarakat memahami arah dan tujuan kebijakan.
Demokrasi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi seluruh pemimpin politik. Era algoritma mengubah cara legitimasi dibangun dan dipertahankan. Kekuasaan memerlukan pidato yang presisi, kebijakan yang relevan, dan komunikasi yang menjawab pengalaman warga. Pemimpin abad ke-20 memenangkan dukungan melalui panggung pidato. Pemimpin era ini mempertahankan legitimasi melalui percakapan digital yang bergerak cepat dan terus berubah. Dunia telah digerakkan algoritma, setiap kata menjadi arsip, setiap ucapan meninggalkan jejak, dan setiap krisis komunikasi berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi. Algoritma dapat membuka jalan menuju kemenangan elektoral, sementara komunikasi yang kredibel menjaga kepercayaan publik dan memperpanjang legitimasi kekuasaan. Singkat kata, kepemimpinan masa kini menuntut ketepatan bicara, ketangguhan mendengar, dan keberanian mengoreksi diri. Bukan “omon-omon” liar yang membuat runyam. Salam.
*Penulis: Dr. Abdullah Khusairi, MA (Dosen Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang)
