Hari ini, semua bisa diukur. Terutama kinerja orang-orang yang hidup dari mandat rakyat. Tidak ada lagi ruang yang benar-benar gelap. Apa yang dikerjakan bisa dilihat. Apa yang tidak dikerjakan juga bisa dicari. Bahkan apa yang hanya pura-pura dikerjakan pun akhirnya bisa terbaca.
Zaman sudah berubah. Rakyat tidak lagi hanya menunggu baliho, spanduk, atau pidato lima tahunan. Rakyat memegang telepon genggam. Mereka merekam, memotret, membandingkan, menyimpan dan mengingat. Jangan heran kalau seorang pejabat hari ini begitu rajin membuat konten, tetapi justru kontennya sendiri yang suatu hari dipakai rakyat untuk mengukur janji dan kenyataan.
Di sinilah muncul fenomena menarik: politisi konten. Sedikit-sedikit kamera. Sedikit-sedikit unggahan. Datang ke lokasi, foto. Duduk rapat, foto. Meninjau proyek, foto. Membagikan sesuatu, foto. Bahkan kalau perlu, memegang alat kerja sebentar supaya terlihat sedang bekerja. Setelah itu, jadilah beberapa konten untuk beberapa hari.
Hebatnya lagi, satu kegiatan bisa diperah menjadi banyak unggahan. Foto pagi, video siang, pernyataan sore, potongan pidato malam. Besoknya diulang dengan sudut yang berbeda. Seolah-olah pekerjaan yang sama telah dilakukan berkali-kali. Padahal yang bertambah hanya jumlah konten, bukan jumlah hasil.
Tidak ada yang salah dengan publikasi. Pejabat dan politisi memang perlu menyampaikan apa yang mereka kerjakan. Persoalannya adalah ketika publikasi justru lebih besar daripada pekerjaan. Ketika kamera datang lebih cepat daripada solusi. Ketika caption sudah penuh dengan kata “perjuangan”, tetapi masyarakat masih menunggu hasil perjuangannya.
Ada pula yang hebat ketika berbicara di depan kamera. Kalimatnya panjang. Intonasinya meyakinkan. Kata-katanya penuh keberpihakan kepada rakyat. Semua persoalan seolah sudah ditemukan jalan keluarnya. Tetapi setelah kamera dimatikan, persoalan kembali ke tempat semula. Besok muncul lagi di media sosial dengan persoalan baru.
Begitulah politik konten bekerja. Yang penting terlihat sibuk. Yang penting masyarakat melihat aktivitas. Yang penting ada dokumentasi. Soal hasil, nanti dulu. Kalau ditanya, jawabannya selalu ada. Kalau diminta bukti, fotonya banyak. Kalau ditanya hasilnya, kembali lagi ke foto. Padahal rakyat tidak hidup dari foto.
Rakyat hidup dari jalan yang bisa dilewati. Dari jembatan yang bisa digunakan. Dari air bersih yang mengalir. Dari sinyal telekomunikasi yang masuk ke kampung. Dari sekolah yang layak. Dari fasilitas umum yang benar-benar dibangun. Dari program yang benar-benar sampai. Dari persoalan yang benar-benar selesai.
Karena itu, ukuran sederhana sebenarnya tidak perlu dibuat rumit. Kalau seorang pejabat mengatakan memperjuangkan jalan, lihat jalannya. Kalau mengatakan memperjuangkan jembatan, lihat jembatannya. Kalau mengatakan memperjuangkan pembangunan, lihat apa yang berubah. Jangan hanya lihat jumlah unggahan.
Ironisnya, ada yang justru sibuk memperlihatkan dirinya bekerja, sementara orang lain sibuk memastikan pekerjaan benar-benar terjadi. Yang satu mengejar angle kamera. Yang lain mengejar anggaran. Yang satu menghitung jumlah tayangan. Yang lain menghitung kebutuhan masyarakat.
Yang satu mungkin hafal jadwal unggahan. Yang lain harus hafal jadwal rapat kementerian, dokumen anggaran, lokasi proyek, nilai pekerjaan, progres pembangunan dan target penyelesaian. Yang satu mengejar perhatian publik. Yang lain mengejar agar persoalan publik selesai.
Dan jangan salah. Rakyat sekarang bisa membedakan keduanya.
Masyarakat mungkin tidak tahu bagaimana sebuah anggaran diperjuangkan dari pusat. Mereka mungkin tidak memahami panjangnya proses birokrasi. Tetapi mereka tahu ketika jalan yang bertahun-tahun rusak akhirnya dibangun.
Mereka tahu ketika jembatan yang dulu menyulitkan akhirnya bisa dilewati. Mereka tahu ketika kampung yang sebelumnya susah sinyal akhirnya memiliki jaringan telekomunikasi. Mereka tahu ketika pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari.
Jadi, jangan terlalu percaya diri hanya karena timeline media sosial penuh dengan wajah sendiri. Popularitas digital bukan otomatis bukti kinerja. Banyak konten bukan otomatis banyak pekerjaan. Banyak bicara bukan otomatis banyak hasil.
Bahkan ada paradoks yang semakin sering kita lihat: semakin banyak seseorang mengunggah pekerjaannya, semakin sedikit orang yang bisa menunjuk hasil konkretnya. Sebaliknya, ada pekerjaan yang tidak terlalu ramai diberitakan, tetapi manfaatnya justru dirasakan bertahun-tahun oleh masyarakat.
Mungkin sudah waktunya pejabat dan politisi mengurangi sedikit kebiasaan bertanya, “Sudah diposting belum?” dan mulai lebih sering bertanya, “Sudah selesai belum?” Karena bagi rakyat, pertanyaan kedua jauh lebih penting.
Sebab mandat rakyat bukan mandat untuk menjadi influencer. Jabatan publik bukan studio konten. Gedung pemerintahan bukan panggung produksi. Dan pembangunan bukan properti untuk mempercantik latar belakang foto.
Pada akhirnya, kamera akan mati. Masa jabatan akan berakhir. Baliho akan dicopot. Konten akan tenggelam ditimpa unggahan baru. Tetapi jalan yang dibangun akan tetap dilewati. Jembatan yang selesai akan tetap digunakan. Infrastruktur yang berhasil diwujudkan akan tetap menjadi bukti. Itulah sebabnya pekerjaan nyata memiliki umur yang jauh lebih panjang daripada konten.
Dan kalau hari ini ada politisi yang memilih bekerja di balik proses panjang, membawa persoalan daerah ke pusat, mengawal anggaran, mengejar kementerian, memastikan program turun dan kemudian datang lagi melihat hasilnya, publik tentu bisa menilai sendiri.
Peneliti komunikasi politik Shannon C. McGregor menunjukkan bahwa media sosial membuat persona politisi semakin penting dalam membentuk penilaian publik. Tetapi, ketika persona lebih dominan daripada program dan hasil, politik berisiko berubah menjadi sekadar pertunjukan citra.
Penelitian terhadap lebih dari 65 ribu unggahan politisi di sejumlah negara Amerika Latin juga menunjukkan bahwa banyaknya posting tidak otomatis berkorelasi positif dengan hasil politik. Sederhananya: banyak konten bukan berarti banyak kinerja. Kamera boleh merekam kerja, tetapi kamera tidak boleh menggantikan kerja.
Satu orang yang terus konsisten dengan pola itu adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Ia boleh saja tampil dalam banyak pemberitaan dan konten, tetapi pembeda utamanya bukan kamera yang mengikutinya. Pembeda utamanya adalah semakin banyak persoalan yang bisa ditunjukkan hasil akhirnya.
Jadi, silakan terus membuat konten. Silakan terus tampil. Silakan terus bicara. Tetapi jangan lupa: rakyat bukan hanya penonton. Rakyat adalah juri yang melihat hasil akhirnya. Dan di panggung politik, cepat atau lambat, semua pemain akan ketahuan mana yang benar-benar bekerja, mana yang hanya pandai membuat seolah-olah bekerja.
Syabri Yulizar – Ketua Yayasan Rumah Aspirasi Rakyat Sumbar
