Langgam.id — Pemerintah Kota Bukittinggi meluncurkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng untuk periode Februari–Maret 2026. Peluncuran program tersebut digelar pada Kamis (16/4/2026) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Sebanyak 9.951 kepala keluarga (KK) tercatat sebagai penerima manfaat dalam program ini. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmantias, mengatakan penyaluran CPP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang diimplementasikan melalui pemerintah daerah. Program ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Penyaluran cadangan pangan ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok,” kata Ramlan.
Ia menambahkan, bantuan pangan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi dengan Perum Bulog serta pihak terkait agar distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Sementara itu, Pimpinan Kantor Cabang Perum Bulog Bukittinggi, Romi Victa Rose, memastikan ketersediaan stok pangan mencukupi untuk mendukung program tersebut. Ia juga menegaskan kualitas beras yang disalurkan telah memenuhi standar.
“Kami memastikan cadangan pangan yang disalurkan dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Proses distribusi juga kami kawal agar berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Program bantuan pangan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi daerah, khususnya pada komoditas pangan. Dengan adanya bantuan tersebut, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga.
Sejumlah penerima manfaat mengaku terbantu dengan program ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan beras dan minyak goreng dinilai relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses penyaluran. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Melalui peluncuran ini, penyaluran bantuan pangan periode Februari–Maret 2026 diharapkan berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
