Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat proses rehabilitasi lahan pertanian, khususnya sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi, guna mengembalikan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, mengatakan percepatan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait.
“Proses rehabilitasi saat ini terus berjalan dan kami dorong agar lebih cepat, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian,” ujar Afniwirman di Padang, Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan data dinas, dampak bencana terhadap lahan sawah di Sumbar tergolong signifikan. Tercatat 2.802 hektare mengalami kerusakan ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat, dan 730,97 hektare hilang.
Afniwirman menjelaskan, rehabilitasi tidak hanya sebatas pembersihan material yang menutup lahan, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi tanah secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, hingga penyiapan kembali kondisi lahan agar layak tanam.
“Di sejumlah lokasi, sawah tertimbun material cukup tebal dan jaringan irigasi rusak, sehingga penanganannya harus bertahap dan memerlukan ketelitian teknis,” katanya.
Selain tantangan teknis, proses rehabilitasi juga harus melalui tahapan administratif, seperti pendataan dan verifikasi lahan terdampak, penetapan calon petani dan lokasi, penyusunan rencana teknis, hingga mekanisme pencairan anggaran.
Menurut Afniwirman, seluruh tahapan tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan akuntabel. “Kami ingin penanganan ini tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 miliar untuk sektor pertanian di Sumbar. Dana tersebut mencakup rehabilitasi lahan, perbaikan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta bantuan benih berbagai komoditas.
Hingga saat ini, progres pelaksanaan di lapangan menunjukkan perkembangan. Untuk program optimalisasi lahan seluas 2.802 hektare, sebagian besar telah memasuki tahap kontrak dan pencairan. Sementara itu, rehabilitasi sawah dari target 1.100 hektare, sekitar 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare di antaranya telah memasuki tahap pencairan anggaran.
“Di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan bahkan sudah mencapai 100 persen,” kata Afniwirman.
Untuk mempercepat proses, Pemprov Sumbar melakukan penyederhanaan koordinasi lintas sektor, percepatan verifikasi lokasi prioritas, optimalisasi penggunaan alat di lapangan, serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani.
Pemprov Sumbar menargetkan seluruh proses rehabilitasi dapat segera tuntas sehingga lahan yang terdampak kembali produktif dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah.
