Langgam.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah isu tentang sosoknya mencuat dalam waktu berdekatan. Polemik bermula dari beredarnya draf surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS) yang mencantumkan nama istri dan putrinya dalam rombongan resmi.
Selain, publik juga menyorot isu mutasi sejumlah pegawai senior di lingkungan Kementerian PU. Fenomena ini juga dikritik Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali. Berikut rangkuman lima kontroversi yang menyeret nama Menteri PU Dody Hanggodo, dirangkum dari berbagai sumber.
- Draf Kunker ke AS Cantumkan Istri dan Anak
Sorotan bermula setelah bocornya draf surat dinas Kementerian PU terkait kunjungan ke AS pada 13–19 Juli 2026 untuk menghadiri agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Dalam dokumen tersebut, nama istri Menteri PU, Irma Hermawati, serta putrinya, Aurellia Tsabitha, tercantum sebagai bagian dari rombongan.
Keberadaan keduanya memicu perbincangan di media sosial. Warganet juga menyoroti penggunaan paspor diplomatik oleh Irma Hermawati, sementara Aurellia menggunakan paspor biasa.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto memberikan klarifikasi. Ia menegaskan keberangkatan keluarga menteri tidak akan menggunakan anggaran negara.
“Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi,” ujar Apri Artoto.
Apri menjelaskan, pencantuman nama istri dan putri Menteri PU dalam draf surat hanya untuk keperluan administrasi pengurusan visa kolektif di Kementerian Luar Negeri.
Menurutnya, dokumen yang beredar masih berupa draf rencana perjalanan dan belum direalisasikan.
Terkait penggunaan paspor diplomatik, Apri menyebut hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendamping (spouse) pejabat negara yang menjalankan tugas kedinasan ke luar negeri diperbolehkan menggunakan fasilitas tersebut.
Meski demikian, polemik terus bergulir karena jadwal kunjungan bertepatan dengan Final Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey, pada 19 Juli 2026, yang lokasinya berdekatan dengan New York.
- Mutasi Pegawai Senior
Di tengah polemik tersebut, muncul isu mutasi sejumlah pegawai senior di lingkungan Kementerian PU.
Berdasarkan unggahan sejumlah akun di media sosial X, sedikitnya delapan pegawai dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Humas disebut dipindahkan ke berbagai daerah.
Mereka di antaranya Tegar Rizkiadi yang dimutasi ke Maluku Utara, Fransiska Dini ke Papua Barat, Indri Damayanti ke Nusa Tenggara Timur, Lisniari Munthe ke Maluku, Wibisono Sularso ke Kalimantan Utara, Daswandi Indra ke Papua Barat, dan Andika Jaya Arsyadin ke Surabaya.
Sejumlah pegawai yang disebut dimutasi diketahui telah bekerja lebih dari satu dekade di Kementerian PU. Beberapa di antaranya juga dikabarkan berstatus pejabat eselon III dan disebut tidak lagi menduduki jabatan sebelumnya.
- Komisaris PTPP Disebut Keponakan Dody
Nama Dody Hanggodo juga dikaitkan dengan sorotan terhadap penunjukan Aisyah Zakkiyah yang disebut sebagai keponakannya menjadi anggota Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk.
Aisyah resmi diangkat dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang digelar pada 19 Mei 2026, menggantikan Ernadhi Sudarmanto. Penunjukan tersebut turut menjadi perhatian publik setelah beredar informasi mengenai besaran honorarium komisaris.
Komisaris Utama memperoleh honorarium sebesar 45 persen dari gaji pokok Direktur Utama atau sekitar Rp166 juta per bulan.
Sementara Komisaris Anggota, termasuk jabatan yang kini diemban Aisyah Zakkiyah, memperoleh 90 persen dari honorarium Komisaris Utama, di luar berbagai fasilitas dan tunjangan yang berlaku di perusahaan.
Disentil Rhenald Kasali
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Rhenald Kasali, turut menyoroti polemik tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip Sabtu (11/7/2026).
Menurut Rhenald, Kementerian PU seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur di dalam negeri.
“Begini Pak Menteri, di dalam negeri ini, PR Kementerian PU sedang banyak-banyaknya. Banyak jembatan belum dibangun, Pak Dodi,” kata Rhenald Kasali dalam video media sosialnya.
Ia juga mengingatkan rekam jejak para Menteri PU sebelumnya dalam membangun infrastruktur nasional.
“Kita mempunyai sejarah Menteri PU yang hebat-hebat, dari zaman Insinyur Sutami sampai sekarang yang terakhir Pak Basuki, yang menyambung Indonesia dengan jalan, jembatan, kemudian DAM. Pak Dodi harus memberi contoh juga menjadi Menteri PU yang berprestasi,” ujarnya.
Rhenald turut menyinggung kondisi infrastruktur di Aceh.
“Coba lihat sekarang, waktu kemarin di Aceh, apa yang dilakukan oleh Kementerian PU? Kementerian PU itu dibangun menjadi kementerian yang tangkas, SDM-nya tangkas-tangkas, kecuali Bapak ganti satu persatu. Dan itu yang terjadi, bahkan Bapak menuduh mereka itu ada deep state di sana. Akibatnya, tidak bisa bekerja hari ini,” katanya.
Ia juga menyoroti pembangunan jembatan secara swadaya oleh masyarakat Aceh.
“Warga di Aceh membangun dengan dana swasembada dari mereka sendiri. Masyarakat Aceh itu selalu mengorbankan harta mereka. Dulu mereka menyumbang emas untuk kita bisa membeli pesawat Garuda Indonesia Airways, sekarang mereka membangun jembatan sendiri. Harusnya, Kementerian PU itu cari dananya dan mestinya bisa,” ucapnya. (ICA)
