Langgam.id – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali, ikut menyoroti polemik kunjungan kerja (kunker) Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, ke Amerika Serikat (AS) yang menyeret nama istri dan putrinya dalam rombongan.
Melalui akun Instagram pribadinya yang dikutip Sabtu (11/7/2026), Rhenald menilai Kementerian PU seharusnya lebih memusatkan perhatian pada berbagai pekerjaan rumah (PR) di dalam negeri yang masih belum terselesaikan hingga saat ini.
“Begini Pak Menteri, di dalam negeri ini, PR Kementerian PU sedang banyak-banyaknya. Banyak jembatan belum dibangun, Pak Dodi,” kata Rhenald Kasali dalam video media sosialnya.
Rhenal mengingatkan sejarah panjang Kementerian PU yang menurutnya pernah dipimpin oleh sosok-sosok dengan rekam jejak kuat dalam pembangunan infrastruktur nasional.
“Kita mempunyai sejarah Menteri PU yang hebat-hebat, dari zaman Insinyur Sutami sampai sekarang yang terakhir Pak Basuki, yang menyambung Indonesia dengan jalan, jembatan, kemudian DAM. Pak Dodi harus memberi contoh juga menjadi Menteri PU yang berprestasi,” ujarnya.
Rhenald juga menyinggung kondisi di Aceh yang menurutnya menunjukkan lemahnya respons Kementerian PU dalam menangani persoalan infrastruktur.
“Coba lihat sekarang, waktu kemarin di Aceh, apa yang dilakukan oleh Kementerian PU? Kementerian PU itu dibangun menjadi kementerian yang tangkas, SDM-nya tangkas-tangkas, kecuali Bapak ganti satu persatu. Dan itu yang terjadi, bahkan Bapak menuduh mereka itu ada deep state di sana. Akibatnya, tidak bisa bekerja hari ini,” katanya.
Praktisi bisnis itu juga menyoroti langkah masyarakat Aceh yang membangun jembatan secara swadaya. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya tidak terjadi apabila kementerian mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
“Warga di Aceh membangun dengan dana swasembada dari mereka sendiri. Masyarakat Aceh itu selalu mengorbankan harta mereka. Dulu mereka menyumbang emas untuk kita bisa membeli pesawat Garuda Indonesia Airways, sekarang mereka membangun jembatan sendiri. Harusnya, Kementerian PU itu cari dananya dan mestinya bisa,” ucapnya.
Dalam pernyataannya, Rhenald juga mengkritik rencana perjalanan ke luar negeri di tengah berbagai persoalan yang dinilainya masih harus menjadi prioritas kementerian.
“Daripada Bapak gunakan uangnya untuk jalan-jalan atau untuk pergi ke luar negeri, bukankah presiden mengatakan stop dan hentikan itu dulu semuanya. Fokus ke dalam negeri, bangun kementerian. Anda mempunyai SDM yang hebat-hebat, kecuali Anda curiga kepada mereka,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan birokrasi yang profesional harus menjadi perhatian utama pimpinan kementerian. “Anda (menteri) bisa datang dan pergi, tapi birokrat itu harus dibangun menjadi profesional, terpercaya dan berintegritas,” ujar Rhenald.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menjadi sorotan publik setelah beredar draf surat dinas Kementerian PU terkait kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS).
Dalam dokumen tersebut, nama istri Dody, Irma Hermawati, serta putrinya, Aurellia Tsabitha, tercantum sebagai bagian dari rombongan yang dijadwalkan menghadiri agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 13–19 Juli 2026.
Keberadaan anggota keluarga dalam daftar delegasi memicu perhatian publik. Warganet juga menyoroti penggunaan paspor diplomatik oleh istri menteri, sementara putrinya menggunakan paspor biasa.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa apabila keluarga menteri ikut berangkat, seluruh pembiayaan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi,” ujar Apri Artoto. (ICA)
