Langgam.id – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Madjid Ikram, mengingatkan bahwa meski inflasi di Sumatera Barat terus melandai pada Juli 2026, tingkat inflasi tahunan masih berada di atas sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumatera Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 0,07 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), lebih rendah dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 0,50 persen. Secara kumulatif, inflasi hingga Juli 2026 sebesar 1,05 persen (year-to-date/ytd), sedangkan secara tahunan (year-on-year/yoy) turun menjadi 4,12 persen dari 4,70 persen pada Juni 2026.
“Inflasi tahunan Sumatera Barat memang menunjukkan tren menurun, namun masih berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Karena itu, sinergi pengendalian inflasi perlu terus diperkuat agar inflasi tetap terjaga dan mendukung daya beli masyarakat,” kata Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Madjid Ikram, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/8/2026).
Menurut Ikram, perlambatan inflasi bulanan terutama didorong meredanya tekanan harga pangan, khususnya bawang merah dan cabai merah, seiring meningkatnya produksi di sentra-sentra utama Sumatera Barat maupun daerah pemasok lainnya.
Selain itu, tekanan inflasi dari kelompok harga yang diatur pemerintah juga menurun seiring normalisasi tarif angkutan udara pascalibur sekolah serta penyesuaian tarif transportasi daring. Penurunan harga emas global turut meredakan tekanan inflasi dari komoditas emas perhiasan.
Meski demikian, ia mengatakan penurunan inflasi masih tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, bensin, jengkol, cabai rawit, dan jasa perawatan kendaraan.
Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi pada Juli 2026 terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 0,28 persen, disusul Kota Padang 0,09 persen dan Kabupaten Dharmasraya 0,02 persen. Sementara Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi sebesar 0,04 persen.
Ikram menambahkan, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat berbagai strategi pengendalian inflasi, mulai dari menjaga pasokan pangan, memperlancar distribusi, hingga mengendalikan ekspektasi masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi bersama TPID melalui percepatan pemulihan sarana distribusi pascabencana, pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, optimalisasi kerja sama antar daerah, serta penguatan ketahanan pasokan hortikultura. Langkah-langkah ini penting agar inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran nasional,” ujar Ikram.
Ia juga mengingatkan sejumlah risiko yang masih perlu diwaspadai, antara lain kenaikan harga pangan dan energi global, gangguan produksi akibat cuaca, disrupsi distribusi, disparitas harga antarwilayah, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dapat memengaruhi biaya produksi dan inflasi. (HER)
