Langgam.id – Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat mengerjakan 18 program strategis peningkatan infrastruktur yang dibiayai melalui tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp258,45 miliar. Anggaran tersebut merupakan bagian dari tambahan alokasi TKD yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat senilai Rp534,98 miliar.
Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades mengatakan, sebagian besar program yang dibiayai melalui tambahan TKD tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan. Hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan mencapai Rp20.843.681.720 atau 8,06 persen, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 20,53 persen.
“Sebagian besar kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Per 31 Juli kemarin, realisasi keuangannya telah mencapai 8,06 persen dan realisasi fisiknya sebesar 20,53 persen,” ujar Armizoprades di Padang, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebanyak 18 program yang dikerjakan meliputi peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, pembangunan sistem drainase perkotaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi, pembangunan dan penggantian jembatan, pemeliharaan rutin jalan, pengadaan Jembatan Bailey, hingga penguatan tata ruang dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur.
Dari total anggaran Rp258,45 miliar, alokasi terbesar digunakan untuk rehabilitasi jalan provinsi sebesar Rp104,39 miliar. Selain itu, rekonstruksi jalan provinsi memperoleh anggaran Rp49,03 miliar, penggantian jembatan Rp28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp26,73 miliar, pengadaan Jembatan Bailey Rp14,20 miliar, serta pemeliharaan rutin jalan provinsi sebesar Rp15,85 miliar.
Menurut Armizoprades, progres pekerjaan yang saat ini masih berada pada kisaran 20 persen merupakan bagian dari tahapan normal pelaksanaan proyek. Sejumlah kegiatan masih menjalani proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, hingga pekerjaan teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Secara umum progresnya cukup baik. Persentase realisasi fisik yang masih sekitar 20 persen bukan berarti pekerjaan terlambat, tetapi karena setiap kegiatan harus melalui tahapan teknis yang menjadi bagian dari proses pelaksanaan. Kami optimistis, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan berbagai proyek tersebut. Menurutnya, selama pekerjaan berlangsung, beberapa ruas jalan dan lokasi proyek berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama proses pekerjaan berlangsung terdapat gangguan terhadap kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan bersama,” katanya. (HER)
