Langgam.id— Pemerintah Kota Padang menyiapkan sebanyak 1.700 agen pendamping untuk mendukung implementasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pelayanan publik sekaligus memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Program tersebut mulai dipersiapkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, Kota Padang terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang menjadi proyek percontohan nasional implementasi digitalisasi bansos.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly.
Menurut dia, sistem bansos berbasis digital akan membuat pemerintah lebih mudah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Dengan sistem tersebut, warga yang sewaktu-waktu terdampak bencana atau kondisi darurat dapat segera terdata dan memperoleh bantuan.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time,” katanya.
Fadly menjelaskan, sebanyak 1.700 agen pendamping yang disiapkan berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pengurus RW dan RT, hingga pengurus masjid dan mushala.
Para agen pendamping tersebut akan bertugas membantu proses pendataan, validasi, serta pengawasan penyaluran bantuan sosial di lapangan.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, camat, lurah, serta agen pendamping, serius mengikuti pelatihan agar nantinya dapat menjadi pelatih di wilayah masing-masing.
Program digitalisasi bansos itu juga disebut akan terintegrasi dengan berbagai layanan digital pemerintah daerah, seperti pembayaran digital, administrasi pemerintahan, dan aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.
“Program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik,” ujar Fadly.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Padang juga telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.
Kegiatan bimtek tersebut turut dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, serta camat dan lurah se-Kota Padang. (HER)
